• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 26 September 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pemilihan Kepala Daerah Harus Kembali ke Mekanisme DPRD
    | Senin, 08 Agustus 2016 | 18:16 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pemilihan

     

    MAUMERE, FLOBAMORA.NET - Sistem pemilihan kepala daerah di mana rakyat yang langsung memilih terlalu banyak menghasilkan ekses yang tidak sehat. Karena itu sistem pemilihan kepala daeah sebaiknya dikembalikan lagi pada mekanisme di DPRD sebagaimana yang pernah dilaksanakan di negeri ini.
           

    Pemerhati politik di Kabupaten Sikka E.P. da Gomez berpendapat rakyat belum tahu memilih pemimpin yang baik dan benar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rakyat justeru dibodohi oleh kepentingan sesat dan sesaat elit-elit politik dan kekuasaan.

     

    Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Sikka ini, dengan pemilihan langsung maka seorang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah cukup memiliki tiga kekuatan yakni suku, wilayah dan faktor x. Dia menyebut salah satu faktor x itu adalah uang. Model seperti ini, sinisnya, lebih cenderung kepada pemilihan kepala suku.

    Padahal, kata dia, sebuah daerah harus dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas , bukan berdasarkan sentimen suku dan wilayah apalagi uang. Dia mencontohkan Kabupaten Sikka yang sudah dua kali melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung yang menurutnya menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.


    Selain pemilihan kepala daerah langsung, E.P. da Gomez juga mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan hak politik kepada aparatur sipil negara, anggota DPRD yang aktif, termasuk TNI/Polri yang mesti mengundurkan diri dari jabatan jika ingin maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

    Ia  mengatakan keputusan seperti itu sangat tidak cocok diterapkan di daerah-daerah miskin, terutama di Indonesia bagian timur, yang sumber daya manusia sangat terbatas. Bagi dia, untuk ukuran di Indonesia bagian timur, hanya orang-orang seperti itu yang memahami tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dua usulan perubahan sistem politik ini disampaikan E.P. da Gomez kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Hugo Parera (AHP) yang menggelar reses di Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Sikka di Jalan Wairklau, Sabtu (6/8). Ia berharap AHP menyampaikan usulan ini kepada DPP PDI Perjuangan, dan seterusnya kemudian diperjuangkan di DPR.

    AHP menanggapi serius usulan perubahan sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah. Dia berjanji akan menyampaikan usulan ini ke tingkat pusat, dan berharap mendapat beragam tanggapan yang nantinya bisa diperjuangkan dalam penyusunan Undang-Undang Politik.***

     
    BERITA TERKAIT
  • Gubernur NTT Apresiasi Dukungan Fraksi atas Moratorium Pertambangan
  • Gubernur Laiskodat Ganti Komisaris dan Dirut PT Flobamor
  • Pemkab TTU Gelar Karnaval Budaya Nusantara
  • Pembangunan Jalan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Terus Digenjot
  • Pembangunan Pariwisata Sikka Tertinggal dari Daerah lain
  •  
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.