• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 19 Juni 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Pemerintahan Korup Ancam Pluralisme
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 01 Maret 2014 | 14:42 WIB            #NASIONAL

    Pemerintahan
    Mahfud MD (Foto : Web)

     
    Maumere, Flobamora.net - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan  tantangan terbesar yang sedang dihadapi pluralisme dan kebangsaan yakni persoalan korupsi yang terus menggurita. Pemerintahan yang korup disebut sebagai ancaman terbesar bagi pluralisme dan kebangsaan.

    Mahfud MD menyampaikan hal itu di Maumere Sabtu (1/3) pada Seminar Nasional yang mengangkat tema Pluralisme dan Kebangsaan. Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Nusa Nipa (Unipa).

    Menurutnya, sebenarnya konsep pluralisme dan kebangsaan sudah selesai dan tidak perlu dipersoalkan. Masalah yang muncul adalah soal implementasi. Dalam persoalan implementasi inilah yang kemudian melahirkan banyak sentimen terhadap pluralisme dan kebangsaan.

    Sentimen-sentimen itu, hematnya, berangkat dari rasa ketidakadilan dan kesenjangan yang dialami sebagian besar masyarakat. Masalah ketidakadilan dan kesenjangan ini ,timbul akibat perilaku koruptif yang terus tumbuh subur.

    Kata dia, untuk terus menghidupkan pluralisme dan kebangsaan, dengan pola implementasi yang mendukung konsep-konsep tersebut, harus dengan membasmi perilaku korupsi. Tindakan ini menjadi sangat sulit karena korupsi terkesan sudah berurat akar. Apalagi terkesan selalu dikaitkan dengan perilaku-perilaku korupsi pada masa lalu.

    Dia mengajak untuk berani memutuskan matarantai korupsi dengan hubungan masa lalu. Dia pun menawarkan dua cara yakni dengan model Latvia dan model Afrika Selatan.

    Menurutnya, model Latvia yakni dengan menerapkan aturan bagi pejabat pemerintahan dan politisi untuk tidak diberikan kepercayaan sebagai pimpinan. Model ini mengalami kendala karena yang terlibat menandatangani aturan  adalah pejabat pemerintahan dan politisi itu sendiri.

    "Sementara model Afrika Selatan, yakni menggunakan pola rekonsiliasi, dimana memaafkan perbuatan-perbuatan masa lalu. Model ini juga akan mengalami kelemahan," katanya.

    Saat menjadi Menteri Kehakiman pada era Presiden Gus Dur, dia mengaku sudah menyusun dua model ini dalam rancangan undang-undang. “Draft-nya sudah ada. Kami sudah susun. Tapi saat itu tidak bias dilanjutkan, karena tidak lama kemudian Gus Dur jatuh,” paparnya.

    Dia cenderung menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagaimana yang dilakukan di Cina. Sejak menjadi anggota DPR, dia mengaku sudah mewacanakan hukuman mati bagi koruptor.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.