• Gubernur Laiskodat Berhentikan 15 Pejabat Tinggi Pratama
• Wagub Nae Soi Lantik 29 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT
• Pulau Komodo akan Ditutp Selama Setahun
• Pemerintah dan Dewan Kirim Tim Temui KPU Pusat
• NTT Siapkan Calon Pekerja Migran untuk Hongkong

MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Saat ini Pemkab Sikka dan DPRD Sikka sedang terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan TA 2016. Namun oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni, menyebutkan persidangan ini hampir seperti mengetok palu keabsahan saja.
       

Dia beralasan tambahan dan perubahan belanja sudah dibahas setelah penetapan APBD 2016 dengan format anggaran mendahului perubahan. Dan untuk tahun ini, anggaran mendahului perubahan adalah yang terbesar selama ini. Hal ini menunjukan ketidakcermatan dalam mengatur belanja daerah dan ketidakcermatan itu masih tampak sampai saat ini. Sampai-sampai belanja setiap SKPD harus dipotong sebesar 10 persen.

Ketua Komisi II DPRD Sikka ini mengatakan setiap tahun anggaran selalu diadakan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini, kata dia, adalah lumrah dan memang harus dilakukan karena telah terjadi ketidaksesuaian pendapatan dan belanja dengan asumsi kebijakan umum APBD. Juga karena keadaan yang menyebabkan harus terjadi pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

“Meskipun mekanisme ini lumrah, tetapai bagi Fraksi Partai Demokrat pembahasan Perubahan APBD tahun ini sungguh luar biasa. Karena Perubahan APBD 2016 sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum persidangan resmi nii digelar. (Jadi) persidangan ini hampir seperti ketok palu pengewsahan saja,” sindir dia.

TAG:
• politik