• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 21 Juni 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Sidang APBD Perubahan Seperti Ketok Palu Pengabsahan Saja
    VICKY DA GOMEZ | Kamis, 06 Oktober 2016 | 12:11 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Sidang
    Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET – Saat ini Pemkab Sikka dan DPRD Sikka sedang terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan TA 2016. Namun oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni, menyebutkan persidangan ini hampir seperti mengetok palu keabsahan saja.
           

    Dia beralasan tambahan dan perubahan belanja sudah dibahas setelah penetapan APBD 2016 dengan format anggaran mendahului perubahan. Dan untuk tahun ini, anggaran mendahului perubahan adalah yang terbesar selama ini. Hal ini menunjukan ketidakcermatan dalam mengatur belanja daerah dan ketidakcermatan itu masih tampak sampai saat ini. Sampai-sampai belanja setiap SKPD harus dipotong sebesar 10 persen.

    Ketua Komisi II DPRD Sikka ini mengatakan setiap tahun anggaran selalu diadakan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini, kata dia, adalah lumrah dan memang harus dilakukan karena telah terjadi ketidaksesuaian pendapatan dan belanja dengan asumsi kebijakan umum APBD. Juga karena keadaan yang menyebabkan harus terjadi pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

    “Meskipun mekanisme ini lumrah, tetapai bagi Fraksi Partai Demokrat pembahasan Perubahan APBD tahun ini sungguh luar biasa. Karena Perubahan APBD 2016 sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum persidangan resmi nii digelar. (Jadi) persidangan ini hampir seperti ketok palu pengewsahan saja,” sindir dia.

    Terkait ini, Agustinus Romualdus Heni berpendapat profil belanja dalam rancangan Perubahan APBD 2016 justeru mencerminkan kemunduran keberpihakan terhadap rakyat. Fraksi Demokrat merasa perlu menyampaikan pandangan ini karena sepertinya pemerintah tidak merasa bersalah atau berdosa manakala hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas diabaikan dengan alasan-alasan sederhana dan terkadang tidak masuk akal. Dia lalu membandingkan bagaimana pemerintah mempertahankan proyek Pembangunan Kantor Bupati Sikka atau pun Taman Kota Maumere.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.