• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 22 Januari 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Proyek Jembatan Soapoa Bakal Jadi Kasus Hukum
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 22 Oktober 2016 | 08:33 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Proyek
    Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI NTT) Meridian Dewanta Dado

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET - Koordinator Tim pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI NTT) Meridian Dewanta Dado memastikan proyek pembangunan Jembatan Soapoa di Kecamatan Mego bakal menjadi kasus hukum di kemudian hari.

     

    Masalahnya sejak pelelangan pertama sudah ada indikasi tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara.
           

    Proyek bernilai Rp 4.530.960.000 yang dikerjakan PT Bintang Rejeki Jaya ini baru saja dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera. Masyarakat menyambut gembira pembangunan proyek ini, karena jembatan tersebut menjadi media penting sarana transportasi manusia dan barang di wilayah itu.

    Menurut Meridian Dado, sejak proses lelang pertama yang dinyatakan gagal sampai dengan lelang ulang, sudah ditemukan adanya indikasi-indikasi tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan ini diduga dilakukan oleh Pokja III ULP ULP Barang/Jasa Pemkab Sikka Tahun 2016.

    “Sehingga walaupun proyek ini sudah mulai dikerjakan yang secara simbolis ditandai dengan peletakan batu pertama beberapa hari lalu, namun hal itu tidak akan bisa menghalangi instansi penegakan hukum yang kredibel untuk melakukan pengusutan atas adanya indikasi-indikasi tindak pidana yang terjadi,” tegas pengacara yang berpraktik di Kabupaten Sikka ini.

     

    Hemat dia, hal-hal yang harus diselidiki adalah soal penyimpangan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, serta yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan khususnya menyangkut penerapan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif terhadap para rekanan berupa spesifikasi tehnis barang yang ditawarkan harus dilengkapi dengan sertifikat pengujian dan perhitungan struktur yang disahkan oleh Kementerian PU.

    Persyaratan atau kriteria yang terlalu tinggi tersebut diduga kuat hanya merupakan persyaratan atau kriteria fiktif dan penuh tipu daya yang sengaja dimunculkan oleh Pokja III ULP guna menggugurkan para rekanan lainnya demi memenangkan PT Bintang Rejeki Jaya baik dalam proses lelang pertama yang dinyatakan gagal maupun pada proses lelang ulang.

    “Demi kelangsungan proyek pembangunan yang bebas KKN, kecurangan dan tipu daya, maka secara pidana kita akan minta Kapolres Sikka dan Kajari Maumere untuk mulai melakukan pengusutan dalam kasus ini termasuk melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen proyek khususnya Sertifikat Pengujian dan Perhitungan Struktur yang disahkan Kementerian PU yang diduga merupakan dokumen fiktif. Secara keperdataan pun kita sudah siap melayangkan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Maumere terhadap Bupati Sikka, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja III dan PT Bintang Rejeki Jaya,” tegasnya.

    Dia mengaku heran karena meskipun proses pelelangan proyek ini saat pelelangan pertama terbukti ada pelanggaran hukum namun ternyata tidak ada penghukuman atau sanksi atas pelanggaran hukum itu, bahkan tatkala dilakukan lelang ulang pun hanya berlangsung sebagai formalitas semu guna tetap memenangkan rekanan jagoan atas nama PT Bintang Rejeki Jaya dengan memakai kedok persyaratan atau kriteria Spesifikasi Tehnis Barang yang diduga fiktif atau penuh tipu daya.

    Karena itu, dalam salah satu tuntutan gugatan perdata, pihaknya akan meminta Pengadilan Negeri Maumere membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Dokumen Kontrak, Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Membayar ataupun dokumen-dokumen lainnya yang terkait sebab terbitnya segenap dokumen itu adalah didasari oleh modus dugaan kecurangan dan tipu daya yang nyata-nyata melenceng dari ketentuan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.