• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 18 Juli 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PAD Sikka Rendah, Pengawasan Ansar Lemah
    VICKY DA GOMEZ | Kamis, 16 Maret 2017 | 06:55 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PAD
    Suasana Sidang Paripurna DPRD Sikka, Rabu (15/3)

     

    MAUMERE,FLOBAMORA.NET– Semangat menggebu-gebu pemerintah di bawah kendali Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di TA 2016, ternyata sulit diwujudkan. PAD di daerah ini masih sangat rendah, dan diakibatkan oleh lemahnya pengawasan Bupati Ansar Rera.

    Pemerintah menargetkan PAD TA 2016 sebesar Rp 98.858.138.792. Tapi yang bisa direalisasikan hanya sebesar Rp 77.670.446.344,34, atau setara dengan 78,57 persen. Gambaran ini termuat dalam Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Akhir TA 2016 yang disampakan Ansar Rera di depan rapat paripurna DPRD Sikka, Rabu (15/3).

    Dari data yang tersaji pada resume LKPJ TA 2016, PAD Sikka memberikan kontribusi yang paling kecil atau sebesar 8,83 persen untuk pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 870.859.196.219, dan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 113.051.237.516.


    Secara keseluruhan pendapatan daerah TA 2016 terealisasi sebesar Rp 1.061.580.880.079,34 dari target sebesar Rp 1.119.370.000.000. Pemerintah hanya bisa mencapai realisasi sebesar 94,84 persen.

    Sementara itu untuk belanja daerah, dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1.219.581.664.227,18, hanya terealisasi 89,85 persen atau sebesar Rp 1.095.791.594.424. Realisasi ini untuk belanja tidak langsung sebesar Rp  614.863.973.988 dari target Rp 671.739.054.009.18, dan belanja langsung sebesar Rp 480.927.644.186 dari target Rp 547.842.610.518.
           

    Dari data belanja daerah, dapat disimpulkan bahwa belanja tidak langsung yang tidak bisa direalisasikan yakni sebesar Rp 56.875.080.021,18, dan belanja langsung sebesar Rp 66.914.966.332. Dengan demikian belanja daerah yang tidak terserap sebesar Rp 123.790.070.103,18.
           

    Ansar Rera menyebutkan dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan delapan urusan pilihan yang mejadi kewenangan pemerintah daerah. Semuanya itu teromplementasi pada 14 dinas, delapan badan, empat kantor, RSUD, Inspektorat, Sekretariat Daerah dengan delapan bagian, Sekretariat Dewan, Sekretariat Korpri, dan 21 kecamatan serta 13 kelurahan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.