• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 26 September 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD NTT Tolak Gerakan dan Ormas Radikal
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 16 Mei 2017 | 13:33 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    DPRD Provinsi NTT menerima aspirasi dari BRIGADE MEO terkait penolakan terhadap ormas radikal dan intoleran di NTT, Selasa (16/5/2017)

     
    KUPANG, FLOBAMORA.NET -  DPRD NTT akhirnya mengambil sikap tegas menolak segala bentuk paham, gerakan, serta ormas radikal di seluruh Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

     

    Pernyataan ini dibacakan langsung Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Selasa (16/5).

     

    Menurutnya, DPRD  NTT juga mendukung penuh sikap dan keputusan pemerintahan Jokowi – JK, melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang telah mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

     

    “Sesuai Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI oleh pemerintah diindikasikan melanggara konstitusi Negara dan bertentangan dengan ideologi pancasila, serta mengancam keutuhan NKRI,” jelas Anwar didampingi sejumlah anggota DPRD NTT.

     

    DPRD NTT juga mengambil sikap terkait aspirasi yang disampaikan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) terkait vonis Pengadilan Jakarta Utara terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

     

    Untuk itu, DPRD NTT meminta kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Utara agar bersikap independen dalam menjatuhkan vonis pada tingkat banding, tanpa terpengaruh oleh intimidasi dan tekanan massa dari pihak manapun.

     

    Selain itu, kata Anwar, DPRD NTT juga mendukung semua langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi ideologi Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika di seluruh Indonesia. Pihaknya juga meminta TNI dan Polri untuk bertindak tegas kepada pelaku anarkis dan gerakan radikal.

     

    “Menindak tegas juga Ormas atau kelompok penebar teror dan kebencian di tengah masyarakat, dengan tetap mengedepankan proses dan mekanisme hokum yang berlaku,” paparnya.

     

    Pernyataan sikap tersebut dibuat secara tertulis yang tembusannya disampaikan ke Ketua DPR RI, Ketua Mahkama Agung, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Panglima TNI.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.