• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 18 Januari 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Warga Eks Timtim Tuntut Pemerintah Keluarkan Sertfikat Tanah
    ALBERT VINCENT REHI | Senin, 17 Juli 2017 | 12:19 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Warga
    Suasansa Unjuk Rasa Warga Eks Timtim di Kantor Gubernur NTT

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Puluhan warga eks Timor-timur (Timtim) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/7).

     

    Mereka berunjuk rasa didampingi sejumlah organisasi kepemudaan di wilayah itu, di antaranya Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah NTT dan Kota Kupang, Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (Porprater) Oebelo dan Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas Oebelo.

     

    Dalam aksi itu, mereka mendesak pemerintah NTT untuk segera membantu mengeluarkan sertifikat tanah bagi 52 kepala keluarga (KK) warga eks Timor-timur (Timtim) yang bermukim di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

     

    Koordinator Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Gecio Assale Viana dalam orasinya mengatakan, pihaknya mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap persoalan kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat) bagi 52 KK WNI eks Timtim itu.

     

    "Kita juga menuntut pemerintah Provinsi NTT untuk segera memberikan kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat) bagi 52 warga eks Timtim," tegas Gecio.

     

    Menurut Gecio, tanah seluas tiga hektar yang telah didiami selama 14 tahun (sejak tahun 2003) oleh 52 KK WNI eks Timor-timur ini merupakan relokasi yang diadakan oleh pemerintah Provinsi NTT (PU Bidang Cipta Karya), dengan dukungan hibah pemerintah Jepang senilai Rp 53 miliar.

     

    Mestinya, lanjut Gecio, pemerintah membagikan sertifikat tanah dengan ukuran 20X25 meter bagi setiap kepala keluarga. Namun kenyataannya, hal itu tidak dijalankan oleh pemerintah hingga saat ini.

     

    Untuk memperjuangkan hak-hak warga eks Timtim itu, pihaknya sudah melakukan pertemuan sebanyak tujuh kali dari tahun 2015-2017, dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT, namun tetap saja membuahkan hasil.

     

    Pantauan media ini,  20 orang perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Asisten 1 Setda NTT Mikael Fernandes.

    Hingga berita ini dirilis , dialog masih berlangsung dan aksi massa masih berjalan di halaman kantor Gubernur NTT.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.