Registrasi     Log In      Bantuan

Minggu, 19 November 2017 .: Selamat datang di flobamora.net : Suara dari Timur
Registrasi     Log In      Bantuan



Minggu, 19 November 2017

 

Dewan Minta Pemerintah Rasionalisasi Anggaran Biro Umum
Oleh: Albert Vincent Rehi | Senin, 06 November 2017 | 18:43:52 WIB            #Lintas Flobamora

Dewan
Sidang Paripurna DPRD NTT

  Baca Juga

 

KUPANG, FLOBAMORA.NET - Komisi I DPRD NTT meminta pemerintah untuk merasionalisasikan kembali alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 pada Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) NTT. Pasalnya, postur anggaran TA 2018 yang dialokasi pada Biro Umum, dinilai Komisi I, sangat besar mencapai Rp. 112,5 miliar lebih, bila dibandingkan dengan APBD TA 2017.

 

Demikian laporan hasil rapat Komisi I DPRD NTT, dibacakan anggota Komisi I, Adriana R.K.A. Kossi pada rapat paripurna ke 14 dalam masa persidangan III dengan agenda laporan komisi-komisi terhadap Rancangan APBD TA 2018 yang digelar di ruang siding utama DPRD NTT, Senin (6/11) pagi. Rapat paripurna itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Obet Matara.

 

Komisi I, menilai anggaran yang dialokasi pada Biro Umum melalui APBD NTT TA 2018 sangat besar, sementara perangkat daerah lainnya justeru mengalami pemangkasan anggaran yang sangat bersar pula. seperti terjadi pada Badan Kesbangpol, Biro Hukum, Biro Humas, Badan Penghubung, Biro Kerjasama, Biro Organisasi, Sekretariat DP. Korpri dan Dinas Kearsipan NTT.

 

Padahal, kata juru bicara Komisi I , Adriana Kossi, sejumlah perangkat daerah tersebut masih sangat membutuhkan penambahan anggaran. Sehingga Komisi I DPRD NTT mendesak pemerintah agar anggaran pada Biro Umum tersebut harus dirasionalisasikan kembali untuk mdimasukan pada porsi anggaran perangkat daerah yang mengalami pemangkasan.

 

Komisi I DPRD NTT merekomendasi dan mendesak pemerintah mengalokasi anggaran pada APBD NTT TA 2018, untuk Badan Kesbangpol dan Linmas NTT, sebesar Rp. 1,5 miliar, diambil dari porsi anggaran Biro Umum. Penambahan anggaran itu dimaksud untuk melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pemilu yang baru, di 22 kabupaten dan kota, guna meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 juga Pemilu 2019.

 

Komisi I mendesak pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp. 1 miliar kepada Badan Kesbangpol dan Linmas NTT yang diambil dari porsi anggaran Biro Umum Setda NTT untuk mendorong partisipasi perempuan dan pemilih pemula dalam Pemilu 2019 mendatang.

 

Hal serupa juga terjadi untuk Biro Hukum dengan mengalihkan dana sebesar Rp. 500 juta dari Biro Umum untuk kegiatan seminar terkait sengketa tanah antara TNI Angkatan Udara Lanud El Tari Kupang dengan pemilik tanah di Nasipanaf (Kabupaten Kupang).

 

Pemerintah Provinsi NTT juga didesak Komisi I, untuk mengalokasi dana APBD NTT TA 2018 yang diambil dari porsi anggaran Biro Umum kepada Badan Penghubung NTT, untuk tunjangan kemahalan Aparatur kantor Penghubung, di Jakarta, sebesar Rp. 4,5 miliar.

 

Biro Kerjasama Setda NTT juga mendapat perhatian dari Komisi I DPRD NTT dengan mendesak pemerintah mengalihkan anggaran sebesar Rp. 500 juta, yang diambil dari porsi anggaran Biro Umum. Penggunaannya, menurut Komisi I, ntuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam uoaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan Spanyol.

 

Tak tertinggal Sekretariat Dewan Pembina Korpri NTT. Melalui laporan hasil rapat Komisi I yang ditandatangani Ketua Komisi I, Kasintus Proklamasi Ebu Tho dan Sekretaris Komisi I, Emanuel Kolfidus, meminta pemerintah mengalokasi anggaran Rp, 300 juta yang diambil dari porsi anggaran Biro Umum kepada Sekretariat DP Korpri NTT.***

   






KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
0 komentar


KIRIM KOMENTAR

Silakan LOG IN untuk memberi komentar.

FLOBAMORA.NET: Suara dari Timur