Registrasi     Log In      Bantuan

Minggu, 19 November 2017 .: Selamat datang di flobamora.net : Suara dari Timur
Registrasi     Log In      Bantuan



Minggu, 19 November 2017

 

Aparat Kantor Pertanahan Ende Diduga Lakukan Pungli
Oleh: Alex | Jumat, 10 November 2017 | 13:41:22 WIB            #Lintas Flobamora

Aparat
epala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Iriawan

  Baca Juga

 

ENDE,FLOBAMORA.NET - Aparat Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan Kabupaten Ende diduga kuat melakukan pungli dalam pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat di daerah ini.

 

Bayangkan saja, penerbitan sertifikat tanah dilakukan institusi ini memakan waktu berbulan-bulan, padahal aturan jeda waktu antara pengukuran dan penerbitan sertifikat itu hanya dua minggu.

 

Kondisi ini dikeluhkan 30 warga Kabupaten Ende, melalui salah satu perwakilannya Muhamad Nazir Wahab.Ia menjelaskan, pada bulan Maret tahun 2017  bersama 29 warga lainnya, meminta pihak pertanahan Kabupaten Ende untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dibeli dari pemilik tanah Dula Daga. 

 

Saat itu pihak pertanahan langsung melakukan pengukuran tanah milik masyrakat yang letaknya di Jalan Patimura Kelurahan Potulando. Namun katanya lagi, sejak proses pengukuran pada bulan Maret hingga bulan Oktober mereka baru dipanggil oleh pihak pertanahan. 

 

"Pemanggilan ini untuk melunasi biaya administrasi sebesar  Rp. 50.000,dan melunasi biaya BPHTP di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Ende," ujarnya.

 

Menurutnya, sesuai aturan pertanahan pembayaran pelunasan administrasi itu rentang waktu dengan penerbitan sertifikat hak milik hanya dua minggu saja. 

 

Ia menjelaskan, sampai sekarang belum juga mendapatkan sertifikat hak milik. Setelah menanyakan persoalan ini ke kantor wilayah pertanahan, mereka merasa terkejut atas jawaban petugas di kantor pertanahan dimana disebutkan akan dialihkan dan dimasukan dalam program prona atau Larasita. 

 

"Kalau kami dimasukan dalam dua program tersebut berarti segala beban ditanggung oleh negara, sedangkan kami sudah membayar secara pribadi kepada negara melalui dinas terkait," ujarnya sambil mempertanyakan  keuangan yang sudah dibayar jangan sampai  bagian dari pungli.

 

Lebih lanjut  Nazir Wahab mengatakan, sesuai kronoligis proses permohonan pembuatan sertifikat tanah atas nama para pembeli tanah diahli waris berdasarkan pada Putusan MA Reg.No.27 PK/Ag/2004  dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provunsi NTT No.11/HM/BTL/BPN-53/2016, tangal 8 November 2016.

 

Pada bulan Maret 2017 petugas pertanahan sebutnya, melakukan pengukuran tanah secara massal di lokasi Jalan Patimura Kelurahan Potulando dan pada tanggal 10 oktober 2017 pemilik tanah dipanggil untuk melajukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu dan Biaya BPHTP di pemda sesuai luas tanah dari masing- masing pemilik tanah. 

 

Menurutnya,berdasarkan aturan seharusnya jarak waktu pembayaran 2 minggu sudah diterbitkan sertifikat namun sampai saat ini belum ada. Ia menduga ada rencana semua sertifikat masuk dalam prona atau larasita sehingga semua biaya ditanggung pemerintah, namun menjadi pertanyaan bagaimana dengan uang yang telah dibayar. Dicurigai uang prona atau larasita masuk di kantong pribadi.

 

Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Iriarman, SH, kepada Media diruang kerjanya Rabu (8/11,) membantah adanya pungli yang dilakukan stafnya.

 

 "Saya tegaskan di Kanwil Pertanahan ini tidak ada pungli. Kami melakukan proses sesuai aturan yang ada. Kebetulan saat ini pengurusannya bertepatan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden yakni program Pendataan Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL). Yang harus kami penuhi sesuai target sebesar 2.50O unit. Dan sekarang baru kami penuhi sebesar 968 unit."kata Iriawan.

 

Ia mengatakan, secara administrasi  diurus bersamaan jadi dirinya meminta pengertian baik dari masyarakat. Saat ini berkas semua pemohon sudah ada di seksi hubungan luar untuk dibuatkan buku tanah. Dia sebutkan,paling lambat minggu depan sudah bisa diterbitkan sertifikat hak milik bagi para pemohon.Pihaknya juga berharap kepada seluruh masyrakat di Kabupaten Ende agar ikut dan terlibat aktif serta memberilan dukungan berkaitan dwngan menyukseskan program PTSL yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. 

 

"Untuk Kabupaten Ende, kendala terbesar yang dihadapi itu berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat adat. Kami kesulitan mendapatkan izin untuk pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat berkaitan dengan tanah ulayat. Para pemangku adat kebanyakan tidak memberikan ijin tanah ulayat disertifikat,"tutur  t dia sambil menyatakan yang menjadi kendala pencapaian target PTSL masih sangat minim.***

 

   






KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
0 komentar


KIRIM KOMENTAR

Silakan LOG IN untuk memberi komentar.

FLOBAMORA.NET: Suara dari Timur