• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 17 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pelaporan Dana Kampanye Harus Pasti dan Jelas
    ALBERT VINCENT REHI | Rabu, 28 Februari 2018 | 13:00 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pelaporan
    Ketua KPU NTT, Mariyanti Luturmas Adoe

     
    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Pelaporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah harus benar-benar dipahami oleh tim kampanye dengan memasukkan data-data biaya pengeluargan yang jelas dan pasti. 

    Harapan ini dikemukakan Ketua KPU NTT, Mariyanti Luturmas Adoe, Selasa (27/2), dalam rapat koordinasi dengan Komisioner KPUD 10 kabupaten yang membidangi hukum. 

    "Karena nanti ada lembaga yang mengaudit seluruh pelaporan dana kampanye, maka kita harus mengarahkan tim kampanye agarseluruh bukti transaksi pengeluaran dan pemasukan dana kampanye harus dimasukkan pada laporan pertanggungjawabannya," tegas Maryanti. 

    Maryanti juga berharap agar komisioner di kabupaten memahami prosedur pelaporan dana kampanye sehingga dalam memberikan arahan kepada tim kampanye sehingga tidak ada yang salah atau keliru. "Kita harus paham tentang prosedur pelaporan dana kampanye agar dalam memberikan pemahaman kepada tim paslon tidak ada yang keliru," harapnya. 

    Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, mengatakan, anggota KPU NTT maupun kabupaten harus mengerti dan memahami secara baik seluruh proses pelaporan dana kampanye karena efeknya terlalu besar bagi paslon, sehingga tidak membatalkan paslon karena proses dokumen dana kampanye yang tidak sesuai prosedur. 

    "Ini menjadi ujian buat kita untuk mempermudah dan memperlancar seluruh proses pelaporan dana kampanye oleh tim kampanye paslon. Memang ada kalanya kita lengah, namun komunikasi yang kita bangun dengan tim paslon harus efektif sehingga ukuran yang kita ukur adalah prosedur yang mereka ikut," imbuhnya. 

    Yosafat sangat berharap hasil evaluasi komisioner dalam rakor di Labuan Bajo pekan lalu bisa memberi awasan bagi komisioner KPU untuk tetap berintegritas sebagai penyelenggara pemilu. 

    "Kami selalu pantau pergerakan seluruh komisioner di lapangan. Jangan pernah ada yang keluar dari jalur, kita harus buktikan kepada seluruh masyarakat jika kita memang cukup berintegritas," pinta Yosafat. 

    Anggota KPU NTT, Gazim, menghimbau agar paslon harus memiliki tenaga operator khusus untuk mengelola dana kampanye. Juga  agar pelaporannya dibuat sesuai dengan yang diarahkan sehingga pada saat penyerahan pelaporan secara resmi kepada KPU tidak ada lagi yang kurang. 

    Gazim menyebut  empat ketentuan yang dapat menggugurkan paslon, di antaranya (1) Sumber dana kampanye berasal dari luar negeri atau lembaga pemerintah seperti BUMN dan BUMD;  (2)  penyumbang yang memberikan sumbangan tidak boleh melampau batas maksimal dari ketentuan yang sudah diatur; (3) mengeluarkan dana kampanye melampaui batas angka maksimal sesuai yang diputuskan; (4)  terlambat memasukkan LLPJK pada tanggal 24 Juni 2018. 

    Gazim juga menjelaskan, penyumbang dana kampanye bagi paslon harus membuat pernyataan sehingga menjadi laporan pada saatnya nanti, sehingga jika diaudit semua datanya jelas. “Dan penyumbang tidak lebih dari yang sudah ditentukan, yaitu Rp 75 juta,” tegas Gazim.*** (Tim Media KPU NTT)


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.