• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 17 Juli 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Membangun Ende dari Desa dan Kelurahan
    ALBERT VINCENT REHI | Minggu, 18 Maret 2018 | 09:41 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Membangun
    Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Hiparkus Heppy

     

    Guna menjawabi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, Pemerintah Kabupaten Ende dalam masa kepemimpinan Bupati Marsel  Petu dan Wakil Bupati Djafar Achmad  mengeluarkan kebijakan  umum dalam bentuk Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL).

     

    Kebijakan anggaran PIDES/PIKEL ini untuk menjawabi kebutuhan masyarakat  terhadap permasalahan yang dihadapinya, dalam konteks peningkatan kapasitas,  pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur penunjang untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif (bottom-up).

    Alokasi PIDES/PIKEL yang dianggarkan dengan besaran 700 Juta sampai dengan 1 Miliar Rupiah, menjadi acuan bagi masing-masing Desa dan Kelurahan  dalam mengusulkan program dan kegiatan yang akan didanai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

    Alokasi anggaran PIDES/PIKEL untuk masing-masing Desa/Kelurahan diperuntukkan bagi pelaksanaan bidang prioritas utama yaitu pendidikan 20 %, Kesehatan 10 %, Ekonomi dan Pariwisata 25 %. Sedangkan Bidang Prioritas Penunjang seperti Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 35 %, Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, KUM, HAM dan Kamtib 10 %.

    Dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, beberapa program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dilakukan secara swakelola kepada lembaga/organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat desa dan kelurahan yang disesuaikan dengan kesiapan sumber daya, tingkat partisipasi masyarakat dan aspek pendukung lainnya yang dikoordinasikan oleh SKPD teknis terkait dengan kegiatan yang di-swakelolakan.

    Teknis perencanaan dan penganggaran PIDES dan PIKEL untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dialokasikan berbeda berdasarkan Luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah Rumah Tangga Miskin, dan kontribusi PBB.

    Pertama, Kebijakan PIDES/ PIKEL memiliki esensi ada pengakuan Pemerintah Kabupaten Ende terhadap keberadaan Desa dan Kelurahan karena Desa dan Kelurahan memiliki hak atas potensi yang ada di Desa dan Kelurahan, serta lebih dekat dengan masyarakat.

    Kedua, dilihat dari konteks Otonomi Daerah kebijakan PIDES/PIKE, dalam konteks desentralisasi Otonomi Daerah dengan Otonomi Desa  maka kebijakan tersebut merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Kabupaten Ende dengan Desa dan Kelurahan serta Kecamatan, sekaligus merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Supra Desa (Kecamatan dan Kabupaten) terhadap masih eksisnya satuan- satuan pemerintahan asli/ lokal yang dipersonivikasikan oleh wibawa dan kepemimpinan para elit informal adat (mosalaki).

    Ketiga, Dilihat dari konteks Otonomi Daerah dalam kaitannya dengan pengembangan demokrasi lokal untuk membingkai pengembangan hubungan demokrasi di tingkat Kabupaten dengan demokrasi lokal yang ada di tingkat Desa dan Kelurahan yang mewadahi masih adanya model-model demokrasi  substansial dan demokrasi prosedural yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat adat saat ini, maka kebijakan PIDES/ PIKEL, sesungguhnya merupakan suatu revolusi perilaku dan sikap mental untuk mengoreksi kembali model demokrasi feodal yang ditinggalkan oleh penjajahan Belanda selama 350 tahun untuk diubah menjadi model demokrasi yang bercirikan karakteristik asli budaya masyarakat Ende Lio di Kabupaten Ende yang suka bergotong royong tanpa ada pemaksaan, suka menolong ketika ada yang mengalami kesulitan hidup, dan ingin hidup damai berdampingan dengan sesama anak bangsa dari komunitas adat yang lain.

    Keempat, kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende melalui alokasi anggaran dalam APBD II tahun 2015-2019 yang dikenal dengan PIDES dan PIKEL merupakan suatu terobosan penting dan sangat membutuhkan dukungan partsisipasi para fungsionaris adat (para mosalaki) sekaligus merupakan suatu bentuk tanggungjawab moril terhadap leluhur (tana watu) dan anak cucu.

    Kepala Bappeda Kabupaten Ende Hiparkus Heppy, menilai, kebijakan ini merupaan sebuah lompatan pemikiran yang sangat visioner yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Hasilnya benar-benar sudah dirasakan masyarakat. Lewat kebjakan  dan inovasi ini Kabupaten Ende tahun lalu meraih peringkat pertama tingkat Provini NTT sebagai penyusun program pembangunan terbaik dan peringkat kedua terbaik nasional.

    “ Nah, Program besar di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan pendidikan, dengan memberikan insentif kepada tenaga guru kontrak komite. Kemudian di bidang kesehatan, ada penerataan tenaga kesehatan, setiap desa satu bidan satu perawat. Di Wilayah Utara sudah dibangun sebuah Rumah Sakit Pratama. Sedangkan  kerja sama dengan RS Jopu, terus ditingkat untuk melayani masyarakat dari Kecamatan Wolowaru dan sekitarnya,” jelasnya kepada Albert Vincent Rehi dari Flobamora News, Senin pekan lalu.

    Di tahun keempat masa kepemimpinan Marsel-Djafar akses ekonomi, diperhubungan laut dan udara dari dan ke Kabupaten Ende semakin mudah  . Ende bakal menjadi kota perdagangan di pesisir Selatan Pulau Flores

    Untuk mensinergikan pemanfaatan dan, sambungnya, pemerintah tekah membuat format anggaran sesyau peruntukkannya. Ini untuk menghindari tumpang tindihnya penganggaran. Para Kades dan perangkat, diharapkan bisa memilah mana item pembangunan yang dibiayai melalui dana desa dan mana yang melalui Pides.

    Ambil misal, kegiatan yang kecil bisa gunakan dana desa, yang agak besar bisa manfaatkan Pides.  Misalnya, membangun gedung sekolah. Jika yang dibangun itu gedung SMP yang diperuntukkan bagi siswa dari beberapa desa, biayanya bisa antardesa.

    Contoh lain, pembangunan jalan paralel, desa-desa yang dilewati jalan tersebut membiayaai pembangunannya.Sementara kekurangan diambil dari dana OPD terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

    Untuk Tahun 2018, pemerintah daerah tetap prioritaskan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan infrastruktur tetap jadi perhatian utama dengan alokasi dana sektar Rp 80 – Rp 90 miliar. Ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat di Kabupaten Ende .***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.