| Home | » | Ekonomi & Investasi |
Demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, ketika membuka Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Bidang Penyediaan Perumahan, yang digelar di Kupang, Kamis (22/3).
Polo Maing, mengatakan rapat konsultasi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Untuk itu, tutur Sekda, diperlukan koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan program yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat juga pemerintah daerah.
Ia mengatakan terkait prosentase kemiskinan di NTT, salah satu kriteria kemiskinan masyarakat, berkaitan dengan indikator ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
"Jadi, untuk menurunkan prosentase kemiskinan di NTT, perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan menyediakan fasilitas perumahan yang layak. Harus berupaya menciptakan program-program yang mampu nemberikan jaminan perumahan secara berkeadilan badi setiap warga negara sesuai Undang-Undang nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman," tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Yuda Romell mengatakan rapat konsultasi yang akan berlangsung selama dua hari ini, diharapkan dapat menyatukan persepsi terkait penyediaan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kata dia, rapat juga sekaligus untuk menjaring dan merumuskan usulan yang nantinya dituangkan dalam program tahun 2019 sesuai kebutuhan daerah dan disinergikan dengan program pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT, Yulia Afra, mengatakan pemerintah provinsi sangat memberikan perhatian serius soal ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Sehingga melaluj rapat kolsultasi, dapat merumuskan program perumahan untuk memenuhi kekurangan rumah (backlog) di NTT.***
REKOMENDASI
KOMENTAR ANDA Pedoman Mengirim Komentar
0 komentar
