• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 April 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Putusan Praperadilan jangan Sampai Membodohi Masyarakat
    ALBERT VINCENT REHI | Senin, 02 April 2018 | 10:03 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Putusan
    Ketua DPD IKADIN Nusa Tenggara Timur, Laurens Mega Man,SH

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Ketua DPD IKADIN Nusa Tenggara Timur, Laurens Mega Man,SH mengatakan, putusan praperadilan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan tujuh oknum anggota DPRD Ende oleh pengadilan negeri setempat jangan sampai membodohi masyarakat terutama para pencari keadilan.

    Menurutnya,  pengabulan gugatan praperadilan oleh Hakim Tunggal, Yuniar Yudha Himawan, tidak berdasarkan Pasal 77 KUHAP, pada huruf a  yang menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

    “ Kalau saja hakim berpedoman, bahwa masalah ini belum sampai pada tahapan penyidikan, maka gugatan ini adalah prematur. Hakim seharusnya bisa memahami substansi masalah sesungguhnya baru mengambil keputusan,” kata Laurens yang kerap di sapa LMM di Kupang, Senin (3/4).

    Anggota Dewan Kehormatan Peradi NTT ini menyatakan,gugatan praperadilan dikabulkan kecuali terdapat Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Artinya, kasus dugaan gratifikasi sudah masuk pada tahap penyidikan.

    Secara teori hukum, sambungnya, yang bisa dipraperadilankan adalah penghentian penyidikan. Jika hakim menerima ini, telah terjadi kekeliruan di sini. Seharusnya ada SP3 dari polisi. Ini belum ada SP3.

    Oleh karena itu, kata dia, kalau hakim melakukan penafsiran hukum, itu salah. Seharusnya pihak-pihak yang bermasalah bisa mengajukan  banding  atau perlawanan ke pengadilan tinggi, dengan alasan Pengadilan Negeri Ende  salah menerapkan itu.

    “Hemat saya, putusan ini jangan sampai membodohi masyarakat yang berjuang mencari keadlian.,Terlalu cepat putusan itu dikeluarkan,” papar pengacara senior ini.

    Mantan Dosen Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang  ini menyarankan pihak kepolisian untuk tidak menjalankan putusan pengadilan, karena tidak berdasarkan KUHAP. Polisi harus  memending dulu baru dilanjutkan. Bila perlu pihak yang bermasalah bisa ajukan fatwa ke Mahkamah Agung.”Kalau ke Komisi Yudisial terlalu panjang urusannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Universitas Flores, mencermati seluruh rangkaian proses persidangan praperadilan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan 7 oknum anggota DPRD Ende.

    Sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ende selama enam kali berturut-turut tersebut dinilai sangat tidak mendasar secara hukum positif.

    Hal ini ini disampaikan Ketua LBH Universitas Flores, Paulinus Seda, SH.,MH saat jumpa pers di Ende, Rabu (28/03) lalu. Menurut Paulinus, pengabulan gugatan praperadilan oleh Hakim Tunggal, Yuniar Yudha Himawan, tidak berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

    Hal itu ditegaskan pada huruf a bahwa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

    “Jika kemudian yang mengajukan praperadilan di luar substansi yang saya sebutkan tadi, saya anggap itu sangat menimbulkan multi interpretasi,” ucap Paulinus.***

     

     

      

      


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.