• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 19 Agustus 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Lebu Raya tidak Mau Lagi NTT Dikirimi Peti Mati
    WILSON BOYMAU | Kamis, 05 April 2018 | 18:36 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Lebu
    Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, bergambar bersama para pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigarasi RI, serta Forkopimda NTT pada pembukaan Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, di Kupang, Kamis (5/4)

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengatakan saat ini provinsi NTT masih berkutat pada masalah human trafficking.

    “Kami sering menerima peti jenazah dari negara Malaysia. Dan saya tidak mau mendengar ada pengirman peti jenaza lagi,” kata Lebu Raya, pada Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tingkat Provinsi NTT tahun 2018, di Kupang, Kamis (5/4).

    Di depan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Gubernur Frans Lebu Raya, menjelaskan persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT, akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan dan pemberitaan di tingkat nasional. Menurut dia, dari sisi angkatan kerja di NTT, memang masih bermasalah. Diatas 50 persen masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka tiga persen dan juga pekerja informal masih menjadi persoalan.

    “Sektor tenaga kerja menjadi persoalan serius di NTT dengan adanya tenaga kerja ilegal. Kita sedang mencari akar masalahnya. Mengapa hal ini harus terjadi. Pemerintah Provinsi NTT sedang mengambil langkah untuk membenahi regulasi dan kebijakan pelayanan kepada tenaga kerja supaya dapat bekerja di luar negeri secara legal,” katanya.

    Gubernur mengakui, memang kenyataannya ada banyak tenaga kerja yang bepergian lewat jalur tidak sesuai prosedur. Persoalannya, sebut dia, mungkin ada masalah terkait ekonomi, soal kemiskinan atau soal lapangan dan kesempatan kerja.

    “Saya disalahkan dalam persoalan ini tidak mengapa. Tapi selaku pimpinan daerah ini, saya yang bertanggung jawab. Saya juga serius berupaya mencegah agar anak-anak saya jangan menjadi korban lagi,” papar Lebu Raya.

    Lebu Raya mencontohkan, ada dana desa dari pemerintah pusat sangat besar. Juga pemerintah kabupaten memberikan melalui alokasi dana desa (ADD). Apakah dana sebesar itu tidak bisa membuka lapangan kerja. Ini pertanyaan besar, padahal sudah gulirkan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja di desa.

    “Saya minta para pengerah tenaga kerja yang mengajak tenaga kerja bekerja di luar negeri, supaya jujur dan memiliki rasa tanggung jawab. Kami tidak melarang, asal yang mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri harus punya tanggung jawab yang besar. Menjamin mereka bisa bekerja dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat,” tambahnya.

    Ia juga meminta Dinas Nakertrans NTT untuk membangun jaringan kerjasama dengan komponen industrial, baik dari asosiasi maupun corporate (perusahaan) secara harmonis. Mendorong terselenggara program transmigrasi lokal untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian di NTT.

    Kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Lebu Raya, mengharapkan bantuan fasilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Kerja Luar Negeri untuk dibuka di Kupang. ” Kami butuh bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka Balai Diklat Tenaga Kerja Luar Negeri,” ucapnya.

    Khusus sektor transmigrasi, kata Lebu Raya, Pemprov NTT mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sumba Timur dengan terbentuknya ‘kawasan ekonomi khusus’, di Desa Melolo, Sumba Timur. “Saya beharap kabupaten yang lain juga bisa tetapkan kawasan ekonomi khusus bagi jalannya program transmigarasi di NTT,” pinta Lebu Raya.

    Kepala Dinas Nakertrans NTT, Bruno Kupok, mengatakan, rakor ini mengikutsertakan pimpinan Nakertrans tingkat kabupaten/kota se NTT. Tujuannya agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi data, informasi dan komunikasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam menyatukan gerak langkah dalam menangani berbagai permasalahan di NTT.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.