• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 15 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Hakim jangan Buat Keputusan Terburu-buru
    ALBERT VINCENT REHI | Jumat, 06 April 2018 | 07:59 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Hakim
    Ilustrasi

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Polemik seputar putusan pra pradilan oleh Pengadilan Negeri Ende terkait dugaan gratifikasi tujuh anggota DPRD setempat beberapa waktu lalu terus menggelinding.

    Mencermati putusan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang, Karolus Kopong Medan menilainya sebagai sebuah keputusan yang terburu-buru, jika kasus yang ditangani pihak kepolisian belum sampai pada tahap penghentian penyidikan.

    “Ini adalah satu persoalan yang perlu disikapi secara tepat dan cermat agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memroses sebuah perkara pidana,”: katanya di Kupang, Kamis (5/4).

    Menurutnya, hakim juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, sampai pada tahap mana kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian sehingga pihaknya memenangkan gugatan tersebut agar tidak terjadi multitafsir.

    Ia menyatakan, jika benar kasus itu masih pada tahapan penyelidikan, maka langkah pengadilan untuk memeriksa gugatan pra peradilan itu kurang tepat secara hukum.

    “Kita semua punya semangat dan tekad yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini, tetapi harus melalui sebuah mekanisme yang benar agar tidak terjadi kerancuan dalam memproses sebuah perkara pidana,” ujar mantan wartawan HU Pos Kupang ini.

    Ia menuturkan, terkait kasus gratifikasi itu jika masih pada tahapan penyelidikan dan dianggap kepolisian tidak proaktif dalam merespon laporan masyarakat, maka persoalan itu belum merupakan objek praperadilan.

    Kasus-kasus semacam itu, sambungnya, saluran penanganannya bukan melalui praperadilan, tetapi bisa melapor ke Kompolnas sebagai pengawas kinerja kepolisian atau ke Ombudsman karena dianggap ada malladministrasi dalam penanganannya.

    “Ada atau tidak adanya putusan praperadilan pun pihak kepolisian tetap berkerja untuk membuat persoalan dugaan gratifikasi itu menjadi terang benderang. Kalau ada bukti kuat dilanjutkan dan kalau memang tidak kuat buktinya bisa dihentikan. Nah, kalaupun dihentikan tidak menjadi soal, yang penting ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

    Ia menambahkan, polisi tentu sudah mencermati keputusan tersebut. Jika perlu, ada langkah dari kepolisian untuk melaporkan proses peradilan  terburu-buru yang dilakukan pihak pengadilan itu ke KY sebagai lembaga yang menilai kinerja hakim.

    Kopong Medan sependapat dengan Ketua LbH Universitas Flores Paulinus Seda yang tidak bicara soal pokok perkara,  tetapi melihat keabsahan dalam mengajukan praperadilan. Silahkan kita menegakkan hukum tetapi jangan sampai kita melanggar hukum. Artinya substansi praperadilan tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.