• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 April 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Pemerintah Daerah Perlu Awasi Perekrut Tenaga Kerja
    WILSON BOYMAU | Sabtu, 07 April 2018 | 09:03 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Pemerintah
    Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly

     

    KUPANG,FLOBAMORA.NET - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan, perusahaan pengirim dalam merekrut tenaga kerja harus bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Juga perlu ada kerja sama pihak pemerintah setempat dengan negara-negara tujuan TKI dalam memenuhi hak-hak pekerja.

    “Pemerintah daerah hendaknya mencermati para perekrut TKI dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi manipulasi identitas dan data seseorang. Tanggung jawab pemerintah bekerja sama dengan negara tujuan TKI untuk menegakan aturan-aturan kerjasama tersebut,” katanya di Kupang, Jumat (6/4).

    Kata Menteri, ketrampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui pendidikan vokasi. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan teknik yang mengarah pada ketrampilan tenaga kerja. Contoh Menteri, misalnya supaya tersedia juru potong batu, juru las besi dan lainnya.

    Menteri Yasonna Laoly, menjelaskan untuk bersaing dengan negara lain, dibutuhkan tenaga kerja yang siap dikerjakan pada sektor formal, bukan in formal. Sehingga dibutuhkan pendidikan Vokasi dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai dan mampu bersaing dalam kancah pertarungan global.

    “Untuk diketahui, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi, adalah pendidikan diploma yang setara dengan pendidikan akademik Strata Satu (S 1). Lulusan pendidikan vokasi akan menggunakan gelar vokasi,” paparnya

    Sebelumnya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan  daerah yang dipimpinnya saat ini dihadapkan pada masalah kemanusiaan dengan merebaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Diharapkan keterlibatan semua elemen untuk mencegahnya.

    Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan hal itu pada Bimbingan Teknis RAN HAM DAN Rakor Peduli HAM, di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT.

    ‘Kami sedang dihadapkan dengan persoalan TKI ilegal yang sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Kiranya hal ini menjadi masalah kemanusiaan sehingga perlu dukungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dukungan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang yang bepergian,” kata Lebu Raya.***

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.