• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 23 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Jokowi dan Marhaen
    COSMAS DAMIANUS WADJONG TUFAN | Minggu, 06 April 2014 | 15:15 WIB            #OPINI

    Jokowi
    Cosmas Damianus Wadjong Tufan

     

    JUDUL tulisan ini terinspirasi oleh pernyataan Megawati beberapa waktu lalu. Saya bertanya - tanya, mengapa Megawati tidak “menggelari”  Jokowi sebagai  sang Marhaen? 

     

    Para pengurus PDIP pun amat jarang mengidentifikasikan diri dengan Marhaen. Ataukah jargon “kerakyatan” yang diusung PDIP - dan tentunya Jokowi juga - dengan segala derivasinya seperti ekonomi kerakyatan dan sebagainya, tak lain tak bukan adalah marhaenisme dalam bentuk yang lebih “ramah”?

     

    Saya mengandaikan bahwa di dalam aliran darahnya, setiap kader PDIP adalah marhaen, demikian pula Jokowi.  Berangkat dari asumsi ini ada baiknya diutarakan sedikit mengenai marhaenisme, sebagai upaya untuk mengenali secara lebih substansial siapa Jokowi - sebagai makhluk politis, makhluk ideologis.

     

    Marhaenisme adalah faham yang diciptakan Bung Karno.  Istilah ini muncul pertama kali dalam Indonesia Menggugat (1930).   Pada era tersebut Bung Karno dan para pemimpin Indonesia berada dalam masa perjuangan untuk memerdekakan Indonesia,   mengusung perjuangan yang menggunakan kategori - kategori ekonomi-politik yang bersifat kiri: penindasan, eksploitasi (terminologi kaun Marxist), kolonialisme- imperialisme (terminologi kaum Leninist) sebagai kategori pemandu perjuangan.

     

    Persoalan besar adalah kategori - kategori tersebut sebelas - dua belas dengan istilah kaum proletar, istilah khas kaum Marxist.  Bicara proletar, artinya bicara tentang kaum buruh, tentang industrialisasi.  Lha, mayoritas rakyat Indonesia adalah kaum tani.  Artinya,  menggunakan jargon - jargon kiri secara copy - paste jelas - jelas salah implementasi.  

     

    Di titik ini, Bung Karno memunculkan konsep yang lebih cocok dengan konteks Indonesia, yaitu konsep yang merangkul dan menempatkan rakyat Indonesia yang mayoritas petani, sebagai titik sentral dari konsepnya: lahirlah Marhaenisme.   Marxisme diganti dengan Marhaenisme, kaum proletar diganti dengan kaum Marhaen.

     

    Ada yang mengatakan bahwa Marhaenisme adalah “jalan ketiga”, sintesis antara kapitalisme dengan sosialisme.  Tetapi menilik sejarahnya, Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia.  Meminjam marxisme a la Cina yang dikembangkan oleh Mao Tse-tung, Marhaensme tak lain daripada Indonesifikasi dari Marxisme, marxisme a la Bung Karno.

     

    Apakah Bung Karno adalah seorang “kiri”?  Jawabannya jelas: YA.  Ke-kiri-an Bung Karno adalah ke-kiri-an yang kontekstual.  Apakah Bung Hatta adalah seorang “kiri”? Jawabannya jelas: YA.  Singkatnya semua pemimpin Indonesia pada saat itu adalah “orang - orang kiri”.  Mereka menggunakan teori kiri sebagai pisau analisis untuk menemukan akar masalah dan menggunakan teori kiri untuk berjuang.  

     

    Teori adalah prasyarat mutlak, tidak bisa tidak, harus dalam perjuangan: sebagai pemandu tindakan.  Kata Lenin:   perjuangan konkrit tanpa dibimbing teori akan menghasilkan kekacauan, sedangkan teori tanpa perjuangan konkrit adalah sia - sia belaka, mimpi indah di siang bolong.    Di titik ini, kita harus angkat topi untuk Bung Karno. Beliau dengan jernih mampu melahirkan sebuah teori pemandu perjuangan (Marhaenisme), teori yang sesuai dengan konteks Indonesia.

     

    Kata kunci dari Marhaenisme adalah perjuangan: melawan penindasan, eksploitasi, kapitalisme-imperalisme dalam segala bentuk.   Nampaknya pendekatan ini sedikit banyak menjawab pernyataan Jokowi dalam Deklarasi Marunda: pernyataan dirinya sebagai calon presiden dilakukan di Rumah Pitung karena tempat itu merupakan simbol perlawanan. 

     

    Perlawanan terhadap apa?  Patut diduga bahwa perlawanan dimaksud adalh perlawanan terhadap neo-liberalisme yang meraja lela di rezim SBY.  Nampaknya Jokowi mau menawarkan suatu Indonesia Raya yang lebih sesuai dengan cita - cita perjuangan para bapak bangsa kita, yang nota bene adalah “orang - orang kiri”, orang - orang Marhaen.

     

    Apakah itu berarti Jokowi seorang kiri?  Nampaknya saya harus menjawab: YA. Jokowi adalah kiri, Jokowi adalah Marhaen.   Lalu apakah Marhaen dan Marhaenisme itu?

     

    Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa siapapun yang mau belajar Marhaenisme, terlebih dahulu harus belajar Marxisme.  Menurut Bung Karno, ada dua hal yang harus dibedakan di dalam teori Marxisme: filsafat materialisme (yang adalah atheis) dan historis-materialisme (yang adalah teori berpikir, pisau analisis).  

     

    Bung Karno mengambil konsep historis - materialisme sebagai pisau analisis, metode berpikir untuk menganalisis kondisi sosial, untuk menemukan akar masalah dan karenanya menjadi mampu untuk memperjuangkan terselesaikannya akar masalah tersebut.  Niscaya masalah - masalah lain yang diturunkan daripadanya akan menjadi jauh lebih mudah terselesaikan.

     

    Kemiskinan rakyat Indonesia (saat itu) dikarenakan penindasan oleh sistem ekonomi-politik: kolonialisme-imperialisme bangsa asing.  Kolonialisme-imperialisme adalah anak kandung dari kapitalisme.  Penindasan itu diperparah oleh feodalisme bangsa Indonesia sendiri.  Di titik ini saya teringat bu Risma (semoga saya tidak salah ingat). 

     

    Dalam satu wawancara belum lama ini, ibu Risma mengatakan bahwa kemiskinan materil akan berdampak pada kemiskinan mental: bangsa inlander, minder, memandang orang bule lebih hebat dan seterusnya.  Akibatnya: rakyat Indonesia tidak mampu mewujudkan tuntutan hati nuraninya, tidak mampu mengembangkan potensi diri, baik sebagai individu, maupun sebagai bangsa.  

     

    Apakah sinyalemen ini masih kontekstual?  Saya pikir jawabannya adalah YA, rezim neo-liberal SBY memperlebar jurang antara yang kaya dengan yang miskin.  Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan makin banyak.  Data statistik menunjukkan bahwa ekonomi bertumbuh, tapi . . .  . pemerataan amat minim. 

     

    Hal ini diperparah dengan pengabaian rezim SBY pada pembangunan infrastruktur fisik, sehingga “jeruk Cina jauh lebih murah daripada jeruk Pontianak” dan seterusnya. Harga jual komoditas rakyat menjadi mahal karena ongkos angkut / biaya logistik tinggi, produk kita tidak cukup bersaing dengan produk impor.

     

    Jalan keluar yang ditawarkan oleh Marhaenisme ada 3: kemandirian secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian secara kebudayaan.   Dan yang terpenting dari ketiganya adalah kemandirian ekonomi.   Secara ideologis, kemandirian ekonomi berarti keberpihakan kepada rakyat kecil, kaum tani, nelayan, peternak, buruh, dan semua yang termasuk dalam kategori kaum marhaen maupun quasi-marhaen.

     

    Sebagaimana yang dituntut oleh Romo Franz Magnis Suseno, SJ, sampai hari ini belum ada strategi dan program jitu yang cukup layak dan tajam untuk menjawab pertanyaan besar kaum Marhaen:   apa strategi untuk memberdayakan rakyat banyak,  sehingga level kehidupan ekonominya beranjak lebih tinggi, ke level ekonomi yang manusiawi: makan tiga kali sehari, rumah yang layak dan sehat, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, pendidikan yang baik.

     

    Saya membayangkan satu hal penting yang seharusnya patut diperhatikan:  rakyat kecil harus memiliki akses yang relatif mudah ke modal.  Tanpa modal, tidak akan ada kaum Marhaen.   Modal diperlukan untuk menumbuh kembangkan usaha - usaha ekonomi kecil yang kreatif, sebagai soko guru perekonomian nasional.  Bila usaha - usaha ekonomi kecil kreatif ini berkembang dengan baik, maka basis kekuatan ekonomi bangsa menjadi lebih kuat: ketergantungan pada luar negeri bisa dikurangi.

     

    Sudah banyak program yang sedikit banyak menyentuh hal ini: KUR, pinjaman mikro dan sebagainya.  Tetapi sejauh pengamatan saya, program - program tersebut tidak dibimbing oleh teori perjuangan (ideologi) yang kuat.  Akibatnya, program - program yang baik tersebut menjadi sekedar program - program untuk menyerap (baca: menghabiskan) anggaran negara, parsial, tidak singkron dan seterusnya. 

     

    Tiap departemen / instansi memiliki program masing - masing,  berbenturan, tumpang tindih, tidak sinkron satu sama lain: tidak dituntun oleh “benang merah” pemikiran / ideologi tertentu,  dan nampaknya tidak bergerak menuju satu tujuan / cita - cita tertentu.   Dengan kata lain, visi - misi - strategi dan program-program dari rezim SBY tidak dijiwai oleh ideologi yang berpihak ke rakyat (sebab ideologinya adalah neolib).

     

    Pada titik inilah saya menaruh harapan pada Jokowi: keberpihakan pada rakyat dan bangsa, penggunaan anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menggerakkan rakyat banyak menuju Indonesia Raya.

     

    Kita tunggu release pemikiran Jokowi sebagai calon presiden.


    Tabik

     

    Cosmas Damianus Wadjong Tufan

     

    Tulisan ini pernah dimuat di KOMPASIANA.COM 

    http://politik.kompasiana.com/2014/03/25/jokowi-bukan-marhaen-643831.html

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Flobamora.net tidak bertanggung jawab atas isi opini di atas.

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.