• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 19 Juli 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Penerima Sertifikasi dan Remunerasi Tidak Dapat Tunjangan Kesra
    LEX | Selasa, 06 Mei 2014 | 14:42 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Penerima
    Kepala Dina PPKAD Kabupaten Ende, Abdul Syukur Muhamad

     
    Ende, Flobamora.net - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Abdul Syukur Muhamad mengatakan, pegawai atau guru yang menerima tunjangan sertifikasi dan pegawai di BLUD RSUD Ende yang menerima remunerasi tidak akan menerima tunjangan lauk pauk atau dalam istilah lainnya yang digunakan Tunjangan Kesejahteraan.

    " Kami saat ini tengah melakukan pengkajian terkait dengan tunjangan Kesejahteraan tersebut<' Mantan asisten III Setda Kabupaten Ende ini, Selsa (6/5).

    Menurutnya, tunjangan bisa diberikan kepada para pegawai karena sudah termaktub dalam Permendagri nomor 13 tentang Pengelolaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah. Ini juga sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode ini 2014-2019, yakni memberikan tunjangan kesejahteraan.

    “Skenario sekarang adalah kita tengah melakukan pengkajian setelah itu kita naikan ke bupati untuk dilihat dan disetujui kemudian dinaikan ke DPRD untuk dibahas dan itu harus ada regulasinya,” katanya.

    Dia mengatakan, karena dana kesejahteraan sekarang ini belum dianggarkan dalam APBD , maka pengeluaran keuangan daerah harus terlebih dahulu ada regulasinya.

    Lebih  jauh dia mengatakan,belum dipastikan apakah tunjangan kesejateraan tersebut diambil dari PAD kabupaten Ende apalagi regulasinya belum ada.

    Dia juga belum bisa memastikan pembayaran tunjangan apakah sudah akan dibayar pada awal bulan Juni karena pemberlakuan lima hari kerja sudah berjalan, karena harus dibarengi dengan pembayaran tunjangan kesra.

    Karena menurutnya, regulasi untuk itu belum ada, dan bisa berjalan efektif ketika sudah ada regulasi.Apalagi kondisi keuangan daerah sangat terbatas untuk bisa membayar tunjangan kesra.

    “ Praktis disini akan terjadi pergeseran yang cukup signifikan terhadap APBD kita. Karena sebelumnya belanja aparatur daerah kita yang 65 persen akan meningkat bisa mencapai 70 sampai 75 persen, sementara Belanja publik yakni untuk masyarakat hanya 30 persen saja,” kata mantan Kadis Koperasi ini.***  

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.