• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 24 September 2018

     

     
    Home   »  Pemilu
     
    Panitia Pengadaan Barang di KPU NTT Mengundurkan Diri
    ALBERTO | Kamis, 08 Mei 2014 | 15:24 WIB            #PEMILU

    Panitia
    Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi

     

    Kupang, Flobamora.net  - Tiga anggota panitia pengadaan barang dan jasa di KPU Nusa Tenggra Timur (NTT) mengundurkan diri  menyusul gencarnya pemberitaan di media massa  terkait dugaan korupsi pengadaan formulir C dan D untuk Pileg 2014 dan pengadaan kostum untu Pawai Pemilu Damai yang sedang dibidik Polda setempat.

     

    “Benar ketiganya sudah mengajukan surat pengunduran diri karena mereka merasa terganggu setelah beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan ke Polda NTT, “ kata Sekretaris  KPU NTT, Ubaldus Gogi di Kupang, Kamis (8/5), tanpa menyebut ketiga anggota panitia itu.     

     

    Dia mengakui, sampai saat ini tiga orang panitia pengadaan barang dan jasa serta tiga orang panitia penerimaan hasil kerja sudah diperiksa oleh Polda NTT. Namun, belum ada tersangka karena baru diperiksa untuk pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

     

    Dia menuturkan, jika ketiganya sudah mengundurkan diri, KPU akan kewalahan karena beberapa saat lagi sudah ada persiapan untuk Pilpres, termasuk pengadaan beberapa barang yang menjadi tanggung jawab KPU Provinsi NTT.

     

    “Saya harus akui panitia sudah bekerja sesuai dengan regulasi, karena tidak ada kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut. Hanya saja dengan adanya pemeriksaan terhadap panitia pelelangan maka sangat mengganggu proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli mendatang. Apalagi belum ada kerugian negara karena tidak ada pemeriksaan dari BPK," jelas dia.

     

    Dia mengutarakan, sehubungan dengan apa yang dibidik Polda NTT, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa maka panitia melakukan proses tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

     

    Adapun yang dilelang adalah jasa pencetakan dan distribusi formolir C dan D pada Pemilu anggota DPDR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014. Rekanan yang dinyatakan menang adalah CV. Eka Perdana dengan nilai proyek sebesar Rp2.588.135.000 yang bersumber dari APBN 2014 dengan harga penawaran Rp1.597.125.000.

     

    Selain itu, lanjutnya, panitia juga melakukan lelang jasa pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil pada Pemilu 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kaos, topi dan tanda peserta.

     

    Menurut dia, rekanan yang dinyatakan menang adalah CV. Motekar dengan nilai proyek sebesar Rp275 juta dengan harga penawaran sebesar Rp249.150.000. Sedangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Untuk formolir C dan D sebesar Rp 150 per lembar, sementara kostum yakni baju dan topi ditambah kartu pengenal sebesar Rp 55.000.  "Untuk harga penawaran, NTT paling rendah dari semua daerah di Indonesia," tukasnya.

     

    Menurut Ubaldus, yang mejadi persoalan adalah pengadaan barang dan jasa sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tiba-tiba ada diperintah dari pusat untuk melakukan penyesuain karena ada Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

     

    "Kendatipun ada perintah untuk melakukan penyesuaian karena adanya DPTB dan DPK, namun tidak ada perubahan anggaran. Anggaran proyek tetap sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tambahnya.

     

    Sebelumnya diberitakan, Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) NTT sedang mendalami kasus dugaan korupsi di KPU setempat .

     

    Kapolda NTT Brigadir Jenderal Polisi I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan sejauh ini tim penyidik Tipikor Polda NTT masih melakukan pendalaman terkait dugaan kasus korupsi pengadaan formulir C dan D di KPU NTT saat pemilu legislatif (Pileg) 2014.

     

    Diduga terjadi unsur tindak pidana korupsi pada pengadaan formulir C dan D untuk pileg sebesar Rp 1.671.450.975 dan pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil tahun anggaran 2014 senilai Rp249 juta.***

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.