• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 17 November 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Penghentian Subsidi RST Oleh Pemerintah Beratkan Konsumen
    ALBERTO/RISKY | Jumat, 16 Mei 2014 | 10:53 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Penghentian
    Ketua DPD Real Estat Indonesia NTT, Bobby Lianto

     
    Kupang, Flobamora.net - Real Estat Indonesia (REI) NTT, menilai rencana Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menghentikan subsidi untuk rumah sejahtera tapak (RST) akan memberatkan konsumen.

     

    “ Kami dari REI NTT telah bersurat ke Kemenpera meminta untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut,” kata Ketua DPD REI NTT, Bobby Lianto di Kupang, Jumat (16/5).

     

    Menurutnya, jika keputusan itu benar-benar dilaksanakan akan sangat memberatkan konsumen terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, yang selama ini sangat terbantu dengan program tersebut.

     

    Dia mengatakan, Selama ini program penyaluran bantuan KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sudah sangat membantu dan mulai mengurangi angka backlog walaupun belum signifikan. Apalagi kalau tidak mendapat subsidi pasti akan semakin bertambah.

     

    REI NTT dan pengurus daerah lainnya terutama di kawasan Timur Indonesia sudah menyatakan sikap menolak dihapusnya subsidi tersebut. Apalagi jika hendak diarahkan untuk subsidi ke rumah susun karena di NTT dan kawasan Timur Indonesia belum memiliki rumah susun,” ujarnya.

     

    Dia juga mengimbau calon konsumen untuk segera membeli rumah tahun ini. Jangan sampai tahun depan. Jika pemerintah benar-benar menghapus subsidi, calon konsumen untuk segera membeli tahun ini. Mumpung masih ada program FLPP.

     

    Kata dia, melalui FLPP konsumen sangat terbantu karena suku bunga sangat rendah yakni 7,25 hingga 20 tahun. Suku bunga normal saat ini rata-rata 13 persen.

     

    Seperti diberitakan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menghentikan penyaluran bantuan KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) rumah tapak mulai Maret 2015 mendatang. Namun KPR FLPP untuk Rumah Susun tetap disalurkan, karena bertujuan mendorong pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.

     

    Kemenpera telah menetapkan harga jual rumah sejahtera tapak dan rumah susun yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Misalnya harga jual rumah sejahtera tapak paling rendah berada di Provinsi Lampung Rp 113 juta, dan tertinggi di Provinsi Papua yaitu Rp 185 juta. Untuk NTT seharga Rp 127 juta.***

     



     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.