• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 25 September 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Ini Dia 13 Tuntutan Ampera Terkait Perdagangan Manusia NTT
    ALBERTO | Selasa, 17 Juni 2014 | 16:12 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Ini
    Para Pengunjuk Rasa

     

    Kupang, Flobamora.net - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) selain menggelar long march menolak perbudakan dan Perdagangan Orang NTT, juga menyampaikan tuntutan kepada pihak kepolisian, antara lain :

     

    1. DPR harus mengeluarkan undang-undang anti perbudakan. Kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membahas praktek perbudakan moderen di Indonesia.

     

    2. Mabes Polri dan Interpol harus turun tangan untuk menangani kasus sindikat perbudakan manusia yang melibatkan jaringan Kupang-Medan-Hongkong. Kasus ini sangat membutuhkan koordinasi Mabes Polri untuk mengatur Polda NTT dan Polda Sumut maupun Interpol untuk mengusut jaringan perdagangan orang.

     

    3. Polisi harus menangkap dan mengadili para pelaku perbudakan maupun perdagangan orang. yakni Mohar, dan dua pelaku lainnya, Hariati Ongko dan Vina Winseli, di Medan harus dituntut seadil-adilnya.

     

    4. Perusahaan Tenaga Kerja yang mengirimkan mereka harus diusut tuntas.  PT.Paulissa Sukses Mandiri dan Rabeka Ledoh serta kaki tangannya yang terlibat dalam merekrut. Para perekrut dan penyalur harus dihukum setimpal. Keterlibatan PT.Paulissa Sukses Mandiri membuktikan bahwa PPTKIS yang legal juga terlibat dalam perbudakan dan perdagangan orang.

     

    5. Pihak kepolisian juga harus mengusut Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang dan Provinsi NTT karena ada dugaan keterlibatan dalam memberikan rekomendasi pengiriman 1  orang anak, maupun pembiaran yang dilakukan selama ini.  PT.Paulissa terbukti mengirimkan satu orang anak dengan izin Kepala Dinas Nakertrans. Sedangkan 5 orang anak lain langsung direkrut oleh Rabeka Ledoh.

     

    6. Pemerintah dan aparat kepolisian harus memaksa Mohar dan kaki tangannya untuk membayar gaji para korban.

     

    7. Polda Sumatra Utara harus menegaskan posisi mereka dalam mengusut kasus perbudakan tenaga kerja asal NTT dan harus memenuhi hak korban dalam proses pengusutan dengan memberikan informasi pengusutan dan data hasil pemeriksaan secara berkala.

     

    8. Polda NTT harus memeriksa Mohar untuk membuka kejahatan kemanusiaan ini sebab tidak mungkin jaringan kejahatan ini hanya ditangani dengan koordinasi yang terpisah antar Polda.

     

    9. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia harus mengizinkan pihak kepolisian untuk hadir di Bandar udara El Tari Kupang yang adalah bandar udara sipil yang dikelola PT.Angkasa Pura sebagai pintu keluar, sebab disinyalir ada oknum TNI Angkatan Udara juga ikut meloloskan tenaga kerja di Bandar udara. Selain itu pengiriman jenazah TKI/TKW asal NTT seringkali tidak terpantau karena kekosongan ini.

     

    10. Pihak kepolisian RI harus membersihkan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam perdagangan manusia, dari jajaran bawah hingga level perwira berbintang. Upaya pembiaran dan penggelapan kasus merupakan modus pihak kepolisian dalam memburu rente.

    11. Pihak kejaksaan harus memberikan pendidikan khusus kepada para jaksa mengenai perbudakan dan perdagangan orang (human trafficking) dan membuka unit khusus yang menangani perbudakan dan perdagangan manusia, agar para jaksa mampu menjadi alat hukum dalam memburu para pelaku perbudakan dan perdagangan manusia.

     

    12. Gubernur NTT harus mundur jika tidak mampu mengelola Gugus Tugas Perdagangan Orang di NTT mengingat korban yang terus berjatuhan tidak mendapatkan perhatian yang layak, karena dengan diam artinya Gubenur terlibat dalam pembiaran. Gubernur NTT harus mengimplementasikan MoU yang ditandatangani dengan Gubernur Sumut terkait human trafficking.

     

    13. Presiden Republik Indonesia harus mengganti Kapolri jika kasus perbudakan dan perdagangan orang tidak disidik. Gerakan anti perbudakan adalah nafas republik. Presiden harus menginisiasi Densus Anti Perbudakan dan Antitrafficking.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.