• Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemprov NTT akan Gandeng Badan Usaha
• Tahun 2017, Bank NTT Dapat Laba Rp 246 Miliar
• Menteri ESDM Resmikan 21 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
• Lebu Raya Minta Garuda Terapkan Harga Tiket Murah
• Penerbangan Kupang-Dili-Darwin Bangun Konektivitas Internasional

Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur membatasi pengiriman ikan ke luar daerah secara gelondongan karena akan merugikan masyarakat dan daerah. Ikan yang diantarpulaukan atau diekspor harus sudah diolah melalui unit pengelolaan ikan (UPI).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  NTT, Abraham Maulaka yang dikonfirmasi, Rabu (16/7) menjelaskan, saat ini ada  20 UPI di NTT yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan ikan sebelum dikirim ke luar daerah.

"20 UPI tersebut tersebar di sejumlah  kabupaten di antaranya Flores Timur, Sikka, dan Kota Kupang. Tiga daerah ini sebagai penghasil ikan terbanyak ," kata Maulaka.

Menurutnya, setelah diolah di  UPI baru dikirim dalam bentuk steak ikan, lion dan lain-lain. Dengan cara ini, ikan asal NTT tidak dijual murah ke luar daerah. Selain itu, masyarakat dan daerah pun diuntungkan.

Ke depan, kata dia, pihaknya mendorong ada industri ikan skala besar di NTT karena dari segi produktivitas  dan ketersediaan ikan di laut cukup menjanjikan. Karena itu, sebagai pemerintah sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk memberikan fasilitasi atau kemudahan bagi para investor.

Dengan dibangun industri di NTT, lanjutnya, akan ada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, disamping memberikan pendapatan bagi daerah. Demikian pula untuk kepentingan ekspor, dapat dikirim langsung dari NTT.

Dia mengatakan, selama ini beberapa jenis ikan seperti cakalang dan tuna, diantarpulaukan ke Jawa baru diekspor. Hal ini menyebabkan ikan yang diekspor seperti tuna dan cakalang  tidak menggunakan nama NTT.

"Dari segi pendapatan kita dirugikan, dari tenaga kerja juga kita rugi. Kalau pengelolaannya di luar daerah, maka tenaga kerja di sana yang diuntungkan," tandasnya.

Namun, kata Maulaka, untuk mendukung dibangunnya industri perikanan di NTT, maka produksi ikan harus dijaga kesinambunga atau kontinuitasnya. Selain itu, pola penangkapan ikan harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan.

Sebab, katanya, dengan pendekatan ramah lingkungan, benih-benih ikan dan terumbu karang sebagai tempat pembiakan ikan dapat terpelihara dengan baik, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk anak cucu.

Karena itu, pihaknya melarang penangkapan ikan dengan cara bom dan penggunaan racun yang mematikan ikan. "Kita kerja sama dengan semua intasi terkait untuk melakukan pengawasan. Nelayan yang menggunakan bom, akan dihukum seberat-beratnya," ujarnya.

Diakuinya, memang pemerintah masih memiliki keterbatasan sarana dan prasaran untuk melakukan pengawasan di laut. Sementara itu  ada beberapa wilayah di NTT yang nelayannya masih sering menggunakan bom ikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dia mengatakan, pemerintah dengan segala keterbatasan terus memberikan bantuan alat penangkapan kepada nelayan tradisional yang ada di seluruh NTT.

Dia menjelaskan, produksi perikanan tangkap untuk jenis ikan cakalang pada tahun 2013 sebanyak 11.516,48 ton.Produksi cakalang terbanyak dari Kabupaten sebanyak 2.547,8 ton.

Sementara produksi ikan  tuna mata besar sebanyak 3.625,03 ton. Sedangkan tuna sirip biru sebanyak 28,20 ton. Produksi tuna mata besar terbanyak dari Kabupaten Alor sebanyak 2.536,4 ton.***

TAG:
• ekonomi