• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 25 Mei 2018

     

     
    Home   »  Pemilu
     
    Sengketa Pilpres Harus Dapat Perbaiki Kualitas Demokrasi
    ALBERTO | Rabu, 06 Agustus 2014 | 16:43 WIB            #PEMILU

    Sengketa
    Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto : Web)

     

    Kupang, Flobamora.net -  Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjadikan sengketa Pilpres ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi, dan kualitas penyelenggara pemilu.

    Petrus menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Rabu (6/8). Dia mengatakan, pada 4 Agustus 2014 lalu TPDI menggagas kegiatan diskusi dengan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Has Natabaya, Chudry Sitompul, dan Margarito Kamis.

    Petrus menegaskan, MK juga harus mampu melahirkan putusan yang berkeadilan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Harapan ini didasarkan pada realitas dimana putusan MK sering dikangkangi oleh pencari keadilan, kemudian melahirkan proses hukum baru melalui Lembaga Peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung (MA). Ini boleh dikatakan negeri ini sepertinya tidak memberikan jaminan yang pasti terhadap pencari keadilan.

    “Realitas putusan MK tersebut dapat melahirkan putusan- putusan yang saling bertentangan antara putusan MK  dengan putusan MA,” katanya.

    Sementara itu, Has Natabaya dalam materinya tentang Keabsahan Penetapan KPU 2014  tentang Capres- Cawapres terpilih menegaskan, aspek selisih perhitungan suara yang disengketakan oleh kubu Prabowo- Hatta harus benar- benar dapat dibuktikan sebagai suara sah miliknya. Selain itu, selisih suara yang disengketakan itu harus siginifikan untuk memenangkan atau melampaui perolehan angka suara yang saat ini dimenangkan oleh kubu Jokowi- JK.


    Natabaya yang juga mantan Hakim Konstitusi ini menegaskan, untuk mendapatkan argumentasi yang kuat terhadap selisih suara yang disengketakan itu, maka Tim Prabowo- Hatta harus mencermati daerah atau provinsi mana saja yang pelanggarannya dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Hal ini sebagai aspek proses pemilu yang turut mempengaruhi perolehan suara pasangan Jokowi- JK.

     

    Karena pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistimatis, dan masif bisa saja bukan hanya dilakukan oleh KPU, akan tetapi juga bisa dilakukan  oleh pasangan calon. Sehingga hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim MK dalam memutus sengketa PHPU yang diajukan oleh Prabowo- Hatta.

    “MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi hasil pemilu maupun Capres- Cawapres terpilih oleh karena undang- undang tidak memberi wewenang kepada MK untuk itu,” tandas Natabaya.

    Sementara itu, Margarito Kamis yang juga dosen dan pakar Hukum Tata Negara ini mengungkapkan, MK harus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat sebagai yang punya kedaulatan.  

     

    Karena itu,kata dia,  dalam menghadapi sengketa pilpres yang dimohonkan oleh pasangan Capres- Cawapres Prabowo- Hatta, hakim MK harus memiliki kebernian untuk melihat persoalan penyimpangan dalam proses pemilu. Hal tersebut sebagai  bagian penting dalam menegakan demokrasi dan konstitusi secara lebih bermartabat dalam sebuah negara hukum.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.