• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Pupuk
    ALBERTO | Kamis, 07 Agustus 2014 | 14:03 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemerintah
    Anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan

     

    Kupang, Flobamora.net - Anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan meminta pemerintah daerah setempat harus menajamin ketersediaan pupuk sehingga biasa diakses oleh petani dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan.

     

    Permintaan tersebut disampaikan Suku Kota di Kupang, kamis (7/8) mencermati ketersiaan pupuk yang sering dikeluhkan petani di daerah ini pada setiap musim tanam.

     

    “Jangan sampai, hanya terkesan banyak jumlahnya, tapi lebih banyak disimpan di gudang- gudang. Pupuk merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh para petani,” katanya.

     

    Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Anis Tay Ruba yang dikonfirmasi pada kesempatan terpisah mengatakan,  agar pendistribusian pupuk tepat sasar, pemerintah membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida.

     

    Menurutnya, komisi ini melibatkan instansi terkait seperti karantina, kepolisian, dan Badan Ketahanan Pangan. “Pembentukan komisi ini dimaksudkan agar tak terjadi penyelundupan pupuk saat pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut,” ujarnya.

    Anis mengatakan, hal- hal penting yang harus diawasi diantaranya, soal keaslian dan harga eceran tertinggi. Jangan sampai ada pedagang pupuk yang karena demi kepentingan keuntungan pribadi menjual pupuk oplosan dengan harga di atas pagu harga tertinggi (HET) sebagaimana yang sudah ditetapkan.

     

    “Ini penting karena para petani adalah sasaran utama pemanfaat pupuk bersubsidi tersebut, dan karena itu tidak boleh dijadikan sebagai lahan empuk pedagang untuk mencari keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat petani,” tambahnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.