• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 21 Agustus 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    KPK Supervisi Dugaan Korupsi Dana PLS di NTT
    DEM | Senin, 15 September 2014 | 16:26 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    KPK
    Tim Supervisi KPK di Kejati NTT

     

    Kupang, Flobamora.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 59 miliar,  dalam kasus dugaan korupsi dana PLS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT tahun 2007 senilai Rp 77 miliar, yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi setempat.

     

    Tim supervisi KPK yang dipimpin Direktur Penuntutan , Rano kepada wartawan di Kupang, Senin (15/9) mengatakan, pihaknya mendatangi Kejati NTT untuk melakukan koordinasi dengan Kejati NTT mengenai kasus dugaan korupsi tersebut.

     

    Kedatangan tim supervisi, katanya, bukan untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dana PLS di Dinas PPO NTT namun melakukan koordinasi dengan Kejati NTT. Karena dalam penyilidikan KPK menemukan kerugian Negara sebesar Rp 59 Miliar sedangkan Kejati NTT hanya menemukan Rp 2, 3 miliar.

     

    “Kami datang ke sini bukan untuk ambil alih tapi koordinasi dengan Kejati NTT soal kasus dugaan korupsi dana PLS di Dinas PPO NTT. Temuan KPK kerugian negara sebesar Rp 59 miliar,  lebih besar dari temuan Kejati NTT sebesar Rp 2, 3 miliar, “ kata Rano.

     

    Ketika ditanya kapan kasus dugaan korupsi PLS akan dituntaskan, Rano mengatakan dirinya belum bisa memastikan waktunya kapan, namun yang jelas kasus akan diselesaikan secara tuntas berdasarkan bukti-bukti yang ada.

     

    Namun untuk lebih jelasnya dirinya meminta untuk menghubungi Jubir KPK, Johan Budi.

     

    Kajati NTT, Mangihut Sinaga pada kesempatan terpisah mengatakan, kasus dugaan korupsi dana PLS di Dinas PPO NTT bukan diambil alih oleh KPK, namun pihaknya menyerahkan kasus tersebut karena KPK menemukan kerugian negara lebih besar dari Kejati NTT yakni senilai Rp 59 miliar.

     

    Dia menjelaskan, tujuan kedatangan tim supervisi dari KPK untuk melakukan koordinasi dengan tim penyidik Kejati NTT. Sehingga asumsi bahwa KPK mengambil alih kasus PLS di Dinas PPO tidak benar.

     

    Dia mengatakan, tim penyidik Kejati NTT saat ini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP dalam kasus itu, untuk secepatnya menuntaskannya karena sudah hanpir lima tahun tersebut masih dalam status penyelidikan    

     

    “Kejati NTT kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Tim penyidik sudah kerja 80 persen untuk kasus dugaan korupsi dana PLS. Jadi kasus itu diserahkan ke KPK bukan untuk diambil alih, tetapi semata-mata untuk koordinasi karena KPK temukan bukti yang lebih akurat, “ jelasnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.