• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemkot Ancam Ambil Paksa Aset PDAM
    DEWA HAYON | Senin, 29 September 2014 | 14:34 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemkot
    Wakil Walikota Kupang, dr.Hermanus Man

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengancam akan mengambil alih aset PDAM dari Pemerintah Kabupaten Kupang secara paksa, jika upaya mediasi yang dilakukan oleh Gubernur NTT tidak membuahkan hasil.

     

    “Pemkot berhak memiliki aset PDAM karena aset tersebut berada di wilayah Kota Kupang. Namun, langkah ambil alih paksa itu merupakan langkah terakhir jika semua langkah mediasi yang ditempuh tak membuahkan hasil,”kata  Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man Kamis pekan lalu.

     

    Dia mengatakan, pengambialihan secara paksa sejauh ini belum dapat dilakukan, karena persoalan itu sudah diserahkan penanganannya kepada Gubernur NTT.

     

    Namun, jika mediasi yang tengah dilakukan Gubernur NTT untuk menuntaskan persoalan kisruh kepemilikan PDAM antara Pemkot dengan Pemkab Kupang tak membuahkan hasil, barulah Pemkot Kupang mengambil alih aset tersebut secara paksa.

     

    "Tapi kita kan tidak bisa ambil langkah itu karena kita sudah serahkan persoalan ini kepada Gubernur. Jadi kita tunggu saja keputusan Gubernur. Apalagi sebagai anak yang lahir dari Kabupaten Kupang, kita sebagai anak tidak bisa mendurhakai ibunya," ujarnya.

     

    Ditanya sejauh mana perkembangan mediasi oleh Gubernur NTT, Herman Man mengatakan, Pemkot masih menunggu keputusan gubernur. Pemkot shanya menunggu keputusan dari gubernur. Pemkot tidak bisa mendesak percepatan keputusan gubernur.

     

    Sebenarnya,kata dia, dalam persoalan ini sederhana saja. Jika Pemkab mau, maka menyerahkan saja pengelolaan PDAM kepada Pemkot. Selanjutnya, Pemkot yang menyerahkan bagi hasil kepada Pemkab setelah diperhitungkan biaya operasional, laba bersihnya dibagi dengan Pemkab Kupang.

     

    Dia juga mengatakan, dalam intervensi perbaikan jaringan PDAM Kabupaten Kupang di wilayah Kota Kupang yang dilakukan tanpa seizin Pemkot akan ditegur dan dihentikan.

     

    "Karena, Pemkot merupakan tuan dalam wilayah Kota Kupang, sehingga segala aktivitas di dalam wilayah Kota Kupang harus sepengetahuan dan mendapatkan izin dari Pemkot termasuk aktivitas lain baik oleh Telkom maupun PLN," paparya.

     

    Ketua Sementara DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan, selama masih ada upaya-upaya mediasi yang dapat dilakukan, Pemkot harus mampu menempuh langkah-langkah mediasi tersebut.

     

    “Jangan sampai Pemkot mengambil alih aset PDAM itu secara paksa. Pengambilalihan itu bisa dibicarakan secara musyawarah dan dibicarakan dengan baik apalagi sudah dimediasi oleh Gubernur NTT,”  tandasnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.