• Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemprov NTT akan Gandeng Badan Usaha
• Tahun 2017, Bank NTT Dapat Laba Rp 246 Miliar
• Menteri ESDM Resmikan 21 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
• Lebu Raya Minta Garuda Terapkan Harga Tiket Murah
• Penerbangan Kupang-Dili-Darwin Bangun Konektivitas Internasional

Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan Frangky Amalo, mantan Kepala  Bank Mandiri  Cabang Kupang  menjadi Direktur Utama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

“Amalo akan menjalani fit and proper tes (uji kepatutan dan kelayakan) oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem  di Kupang,  Jumat (17/10).

Dia  menjelaskan, Amalo merupakan satu-satunya calon yang diusulkan untuk menjadi Dirut PT Jamkrida. Amalo akan didampingi oleh seorang Direktur Operasional.

Namun siapa yang mengisi jabbatan, dia  enggan menyebut namanya. Yang pasti, posisi ini diisi oleh orang yang punya back ground keuangan dari sebuah lembaga asuransi. "Kita pilih orang yang profesional dan punya pengalaman di bidang perkreditan," katanya.

Dia mengatakan, proses pengurusan PT Jamkrida sudah pada tahap pengurusan admistrasi untuk pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara proses ini berjalan, pihaknya juga mengusulkan kepada OJK untuk dilakukan fit and test terhadap Dirut dan Direktur Operasional.

Salem berharap,jika semua tahapan dan persyaratan sudah lengkap,  awal tahun 2015 PT Jamkrida sudah bisa beroperasi. Paling tidak, sudah ada  kantor dan fasilitas pendukung lainnya ,

Mengenai penyertaan modal dari Pemprov NTT,  Sekda mengatakan, sudah disepakati pemrintah dan DPRD NTT sebesar Rp 25 miliar dan Rp 100 juta dari gabungan koperasi.

Anggota DPRD NTT Kornelis Soi meminta Pemprov NTT mempercepat proses pengurusan akte pendirian PT Jamkrida dan persyaratan-persyaratan lainnya.

"Memang pengurusan persyaratan harus  dilakukan secara hati-hati. Tapi waktunya sudah cukup lama sejak penetapan Perda pendirian PT Jamkrida," katanya.

Dia berharap Jajaran direksi PT Jamkrida harus diisi oleh kalangan profesional, bukan dari partai politik, dan PNS. Persyaratan ini secara limitatif sudah ditetapkan melalui Perda Provinsi NTT  Nomor 2 Tahun 2013.

Sebagai lembaga keuangan non perbankan, PT Jamkrida menurut Soi sangat penting untuk memberikan jaminan kredit bagi pelaku usaha di NTT khususnya usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah diminta serius mengurus pendirian PT Jamkrida yang secara legalitas telah memiliki dasar hukum yakni Perda Nomor 2 Tahun 2013. ***

TAG:
• ekonomi