• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 Juli 2018

     

     
    Home   »  Internasional
     
    Para Uskup Australia Kecam UU Baru Terkait Pencari Suaka
    RISKY ALBERTO | Jumat, 12 Desember 2014 | 21:09 WIB            #INTERNASIONAL

    Para
    Kapal Pencari Suaka

     

    Canberra - Komisi Migran dan Pengungsi Konferensi Waligereja Australia telah menilai UU baru terkait pencari suaka yang baru disahkan “tidak etis”.

     

    UU ini telah ditandatangani menjadi undang-undang pekan lalu dan memberikan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahwa pemerintah pusat menangani dengan ketat terhadap para pencari suaka.

     

    RUU 2014 yang mengatur para pencari suaka  itu telah disahkan di Senat Australia pada 5 Desember, dan kemudian disahkan lagi di parlemen dengan berbagai pembatasan.

     

    UU baru itu memungkinkan para pejabat Australia untuk mendefinisikan kembali pencari suaka yang diklasifikasikan sebagai pengungsi, dan memungkinkan mereka untuk mendorong setiap perahu pencari suaka kembali ke laut, dan meninggalkan perahu tersebut disana.

     

    Menurut amandemen baru, dalam bertindak pemerintah dapat mencekal para pencari suaka, menahan orang tanpa tuduhan, atau mendeportasi mereka, dan keputusan ini tidak boleh dibantah.

     

    Pastor Maurizio Pettena, ketua Komisi Migran dan Pengungsi Konferensi Waligereja Australia, menuduh pemerintah membarterkan “anak-anak untuk mengamankan bagian dari Amandemen Undang-Undang Imigrasi Australia” tersebut.

     

    Tidak hanya itu, isi dari UU ini adalah tidak etis, dan telah diterapkan oleh Menteri Imigrasi (Scott Morrison),” lanjut Pastor Pettena. “Anak-anak dibarter untuk mengamankan kesepakatan ini.”

     

    Imam itu menyambut usulan Morrison untuk melepaskan sekitar 100 anak dari Pulau Natal sebelum tanggal 25 Desember – UU Australia itu menetapkan akan menampung tambahan 5.000 pengungsi tahun 2018.

     

    Di bawah pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Partai Buruh, 20.000 visa diterbitkan setiap tahun. Partai Liberal, yang terpilih tahun 2013, telah mengurangi angka ini menjadi 13.750 visa.

     

    “Banyak pertanyaan tentang pelaksanaan RUU ini masih belum terjawab,” kata Pastor Pettena.

     

    Morrison telah berjanji bahwa lebih dari 25.000 pengungsi yang saat ini tinggal di daratan Australia akan mendapatkan visa dan diberikan hak untuk bekerja.

     

    Menurut Komisi Migran dan Pengunngsi Konferensi Waligereja Australia, pemberian visa ini tidak akan  menjamin reunifikasi keluarga para pencari suaka dan mereka akan tetap dalam keadaan tidak aman dan cemas.***


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.