• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 18 Agustus 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Tragedi "Beringin"
    VIKTUS MURIN | Sabtu, 20 Desember 2014 | 20:59 WIB            #OPINI

    Tragedi
    Viktus Murin

     
    KETERBELAHAN Partai Golkar antara kubu Munas Bali (Aburizal Bakrie cs) versus kubu Munas Ancol (Agung Laksono cs), berujung tragis! Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kemenkumham "menolak dengan cara sangat halus" untuk mengakui keabsahan kepengurusan hasil Munas Bali maupun Munas Ancol. Keputusan untuk hanya mengakui kepengurusan hasil Munas Pekanbaru 2009 dan mengembalikan kemelut Golkar ke mahkamah partai, sejatinya sama dengan menyuruh Golkar melakukan Munas ulang. Seperti diketahui, Munas Pekanbaru antara lain memutuskan Aburizal sebagai ketua umum Golkar, dan Agung sebagai wakil ketua umum.

     

    Keputusan tersebut tepat, sebab dengan begitu Pemerintah tidak ikut-ikutan "bermain api" yang hanya akan membakar "tumpahan bensin" di areal rumah tangga Golkar.  Keputusan tersebut pun cukup taktis dari kepentingan stabilitas pemerintahan. Dapatlah dibayangkan, apabila Pemerintah mengakui salah satu kubu, maka energi kerja Pemerintah bakal terkuras menghadapi "serangan politik" yang kian liar dari kubu yang kecewa.

     

    Bila dicermati, perpecahan Golkar bersumber pada masalah ideologis. Sejak mulanya, ideologi Golkar adalah "Karya-kekaryaan", yang mengandaikan Golkar mengambil posisi seiring-sejalan dengan setiap pemerintahan. Political positioning ini dimaksudkan agar Golkar aktif berkarya dalam pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai pertanggujawaban amanat penderitaan rakyat.

     

    Mengacu pada warta media, bila dicermati dengan seksama, kubu Agung menganggap Munas Bali di bawah pengaruh Aburizal telah mengambil posisi politik yang rentan dengan cara  menolak Perppu Pilkada. Keputusan ini dianggap dapat memicu resistensi politik di tengah masyarakat. Kekecewaan masyarakat bisa membuat Golkar kian terasing dan terpinggir dalam kompetisi pemilu,  dan bukan tidak mungkin bisa mengakibatkan Golkar tertinggal sebagai partai fosil.

     

    Munas Bali telah mengambil posisi politik berseberangan dengan rezim Jokowi-JK, dengan memperkuat positioning dan struktur Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan oposisi. Munas Bali pun mendorong pembentukan struktur KMP hingga ke wilayah Kabupaten/Kota, sebuah tindakan politik yang dipandang sungguh beresiko karena potensial merongrong stabilitas pemerintahan hasil Pilpres 2014.  Muncul kecurigaan Aburizal bakal membonceng KMP dalam menyiapkan strategi pelemahan sistem presidensial melalui tangan parlemen yang bisa saja melahirkan drama politik impeachment.

     

    Mungkin saja, kubu Agung menganggap hasil Munas Bali menyimpan potensi bahaya politik yang sangat besar atas eksistensi dan masa depan Golkar. Indikasinya, Munas versi Agung cs yang sebelumnya direncananya berlangsung pada Januari, tiba-tiba dimajukan hanya beberapa hari setelah usainya Munas Bali versi Aburizal. Diperkirakan,  tindakan cepat Agung menggelar Munas Ancol merupakan langkah antitesa untuk menjaga marwah karya-kekaryaan Golkar.  Indikasinya, Munas Ancol pun membuka ruang kompromis dengan rezim Jokowi-JK dengan harapan agar Golkar tetap dapat berkarya dalam pemerintahan.

     

    Sebaliknya, kubu Aburizal memandang Munas Bali telah sah berdasarkan ketentuan konstitusi partai (AD/ART). Bisa jadi, kubu Aburizal memandang bahwa memperkuat posisi Golkar sebagai kekuatan penyeimbang (oposisi),  merupakan bagian dari konstribusi Golkar dalam pembangunan bangsa. Apalagi Golkar telah mendeklarasikan Visi 2045 di mana Golkar berikhtiar membawa Indonesia menjadi negara kesejahteraan (walfare state).

                              ***

    PERPECAHAN Golkar saat ini menjadi ironi terbesar dalam perjalanan sejarah Golkar sebagai kekuatan politik paling berpengaruh di Indonesia selama puluhan tahun berjalan. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, setelah Pemerintah menolak mengakui kepengurusan versi Munas Bali dan versi Munas Ancol, maka secepatnya Golkar mesti mencarikan solusi untuk mengatasi kemelut internalnya.

     

    Solusi paling rasional dan tidak mungkin terhindarkan adalah menyelenggarakan kembali Munas Golkar yang bernuansa rekonsiliasi, atau boleh pula disebut sebagai Munas luar biasa. Dengan demikian, Munas IX tahun 2014 yang diklaim oleh kedua kubu (Bali dan Ancol) sama-sama sah dan sesuai AD/ART, harus diulang penyelenggaraannya oleh kepengurusan hasil Munas Pekanbaru 2009. Itu artinya, Munas rekonsiliasi itu harus menyertakan sekaligus Aburizal dan Agung sebagai penyelenggaranya.

     

    Namun, jika kedua kubu ngotot, dan gagal merealisasikan Munas rekonsiliasi, maka kondisi Golkar bakal menjadi lebih kacau, ibarat ungkapan "menang  jadi abu, kalah jadi arang".  Munas rekonsiliasi mesti diposisikan sebagai gerakan antitesis dari konflik konyol yang terlanjur memecah-belah Golkar. Munas rekonsiliasi mesti diarahkan untuk menegakkan kembali eksistensi Golkar sebagai partai berbasis kebangsaan yang menjadi pelopor pertumbuhan budaya demokrasi dan pengelolaan sistem demokrasi di Indonesia.

     

    Linear dengan amanat UUD 1945 bahwa partai politik merupakan sokoguru demokrasi, maka Munas rekonsiliasi mesti mampu memilih pemimpinnya melalui cara-cara demokratis, bukan dengan cara-cara kotor dan menghalalkan segala cara. Dari perspektif substansi, Munas rekonsiliasi mesti mampu membuktikan bahwa Golkar adalah partai besar yang mengandalkan rasionalitas konstitusi,  dan bukan intrik-intrik politik rendahan.

     

    Golkar bakal memetik respek kolektif dari internal Golkar sendiri maupun eksternal Golkar, apabila kedua tokoh kunci yang berseteru yakni Aburizal dan Agung mau berjiwa besar untuk tidak maju lagi dalam pertarungan merebut posisi ketua umum. Selain karena keduanya terlanjur menyimpan potensi konflik di Golkar, juga karena Golkar sudah harus melakukan regenerasi kepemimpinan. Sosok Aburizal dan Agung semestinya sudah jadi bagian dari pengayom dan pemberi pertimbangan bagi Golkar. Lompatan generasi dari era Aburizal-Agung, ke generasi yang lebih muda, bakal makin memperkuat positioning dan pengaruh Golkar dalam percaturan politik kontemporer Indonesia di masa datang. ***

     

    *) Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), dan Kolumnis.


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.