• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 19 Juni 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD NTT Dorong Pemerintah Wujudkan Opini WTP
    ALBERTO | Selasa, 13 Januari 2015 | 12:34 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

     

    Kupang,Flobamora.net -  DPRD NTT mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) agar menindaklanjuti perjanjian kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT yang ditindaklanjuti dengan disusunnya road map menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah.

     

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno pada rapat paripurna penutupan masa persidangan III Tahun 2014 dan Pembukaan Masa Persidangan satu Tahun 2015, Senin (12/1) kemarin .

     

    Anwar mengatakan pemerintah bersama dewan telah bertekad meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2015.

     

    Dia mengharapkan, dengan adanya tekad bersama itu, bisa mencapai penilaian WTP oleh BPK RI. Apalagi, untuk mewujudkan tekad itu, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPK RI yang ditindaklanjuti dengan disusunnya road map.

     

    “Dewan perlu mengingatkan pemerintah agar dapat menindaklanjuti road map yang telah disusun tersebut dengan tetap berkoordinasi  dengan BPK RI Perwakilan NTT,” kata Anwar.

     

    Selain itu, lanjutnya, item- item temuan yang merupakan pengecualian yang diangkat BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2014 nanti dan tahun - tahun anggaran sebelumnya segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2015 ini.

     

    Dengan begitu, tuturnya, tekad pemerintah dan DPRD di Tahun 2016 untuk mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintahan tahun anggaran 2015 dapat tercapai.


    Anwar menyampaikan, masa persidangan kesatu Tahun 2015 ini akan difokuskan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2014.

     

    Terkait hal ini, tambahnya,dewan perlu mengingatkan kepada pemerintah, agar penyampaian LKPj terseut kepada dewan dilakukan tepat waktu, yakni paling lambat akhir Maret 2015. Sehingga untuk selanjutnya dijadwalkan waktu pembahasannya oleh dewan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.