• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 15 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Jaksa Tahan Empat Pegawai Kemenpera
    ALBERTO | Jumat, 06 Februari 2015 | 11:58 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Jaksa
    Ilustrasi

     

    Kupang, Flobamora.net - Tekad Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menuntaskan dugaaan korupsi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berlanjut.

     

    Setelah menahan beberapa tersangka terkait proyek tersebut beberapa waktu lalu, Kamis (5/2) malam, Kejati NTT menahan empat pegawai Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang diduga terlibat korupsi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2013. Kasus tersebut diperkirakan merugikan negara Rp 4,3 miliar.

     

    “Keempatnya ditahan karena tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan MBR tahun 2013,” kata Humas Kejati NTT Ridwan Angsar.

     

    Menurut Ridwan, mereka langsung ditahan setelah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTT. Keempat tersangka diantar ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang menggunakan mobil tahanan Kejaksaan NTT.

     

    Empat orang yang ditahan itu adalah Kepala Subbidang Anggaran Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera Dedi Gusnandi, mantan PPK Kepulauan Kabupaten Alor Edo Iskandar, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Toni Rusmar Sidiq Budihartono Ekoputra, dan staf Kementerian Perumahan Rakyat, Bambang Triantoro.

     

    Menurut Ridwan, pada 2013, Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan rumah murah tersebut. Namun dana yang terpakai hanya sebesar Rp 25 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 4,3 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

     

    Kuasa hukum keempat terdakwa, Duin Palungkung. mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum berupa penangguhan penahanan kepada empat kliennya itu. “Kami akan upayakan untuk menangguhkan penahanan klien kami,” ujarnya.

     

    Duin menilai penahanan yang dilakukan Kejaksaan merupakan upaya paksa, karena kliennya dinilai kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan sebanyak dua kali. “Walaupun tinggal di Jakarta, mereka tetap datang untuk diperiksa,” tuturnya.

     

    Dalam pemeriksaan Kejaksaan, empat tersangka tersebut dicecar dengan 60 pertanyaan seputar tugas pokok dan fungsi mereka dalam penanganan MBR itu.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.