• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 19 Juni 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    NTT Jangan Latah Terima UN Online
    ALBERTO | Selasa, 10 Maret 2015 | 11:46 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    NTT
    Ilustrasi peserta UN

     

    Kupang, Flobamora.net - Kalangan DPRD NTT meminta pemerintah provinsi jangan latah menerima begitu saja kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan sistem online.

     

    “Pemerintah provinsi harus meminta diberi perlakuan khusus atau setidaknya menunda penerapan kebijakan itu,” kata Anggota Komisi V yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan DPRD NTT, Kristofora Bantang di Kupang, Selasa (10/3).

     

    Kristofora mengatakan, kondisi geografis dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki, tentunya memungkinkan untuk dilaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Apalagi sebagian besar sekolah di NTT tersebar di pelosok desa dan daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan akses komunikasi (telekomunikasi), apalagi internet.

     

    Kalaupun dipaksanakan, kata dia, paling tidak hanya ada di ibukota kabupaten/kota dan itu pun harus dilakukan terpusat. Pasalnya, belum semua sekolah yang ada di ibu kota kabupaten/kota, memiliki sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang memungkinkan para siswa mengikuti UN dengan sistem online.

     

    “Saya berharap, pemerintah NTT tidak latah untuk menerima begitu saja untuk menerapkan kebijakan pelaksanaan UN online dimaksud,” katanya.

     

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan kebijakan UN online tersebut, pemerintah provinsi perlu mengambil sikap konkrit. Caranya, menyurati atau bertemu langsung dengan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar NTT mendapat perlakuan khusus untuk belum bisa menerapkan kebijakan dimaksud.

     

    Dia mengatakan, Provinsi NTT berbentuk kepulauan seperti ini, tentunya memiliki tingkat kesulitan cukup besar, terutama terkait pelaksanaan UN online itu. “Memang saatnya peserta didik harus mengenal dan menguasai informasi teknologi, termasuk pelaksanaan UN online, tapi bukan diterapkan saat ini, karena semua fasilitas dan sarana pendukung lainnya belum tersedia,” tandasnya.

     

    Anggota Komisi V DPR NTT lainnya, Junus Takandewa berargumen, pemerintah provinsi perlu realistis terhadap kondisi objektif saat ini. Jika dipaksakan menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, pelaksanaan UN tahun ini dipastikan gagal.

     

    Pasalnya, sebagian besar sekolah di NTT belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung suksesnya pelaksanaan UN online. “Ini sama dengan penerapakan kurikulum 2013 lalu yang akhirnya dibatalkan karena belum semua sekolah menerima buku panduan,” papar Junus.

     

    DIa menambahkan, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya konsen untuk memperbanyak pelaksanaan try out UN, baik dalam konteks frekuensi maupun jumlah sekolah. Pasalnya, hingga saat ini belum semua sekolah ditetapkan sebagai pelaksana try out yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.