• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 21 September 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Publik Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem Dukung `Reshuffle` Kabinet
    ANA DEA | Senin, 20 April 2015 | 10:31 WIB            #NASIONAL

    Publik
    Kabinet Kerja

     
    JAKARTA Partai Nasdem akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan rendahnya tingkat kepuasan publik sebagai evaluasi atas kinerja Kabinet Kerja. Nasdem tak akan menghalang-halangi dan mendukung sepenuhnya jika Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap komposisi kabinet, termasuk terhadap menteri yang berasal dari Nasdem.

    "Bila untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, demi lancarnya program dan pelayanan masyarakat, Nasdem setuju saja di-reshuffle," kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

    Hal tersebut disampaikan Patrice menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

    Kendati demikian, ia berpesan agar Presiden benar-benar dapat mengukur dan memiliki parameter yang jelas mengenai menteri yang nantinya akan dicopot. Pencopotan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi kepentingan politik.

    "Bagi Nasdem, reshuffle kabinet itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja," kata anggota Komisi III DPR ini.

    Selain itu, Jokowi juga harus memastikan menteri baru yang diangkatnya mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan menteri terdahulu. Dengan begitu, kinerja pemerintah akan meningkat.

    Setidaknya, lanjut Rio, kinerja kementerian dapat diukur dari program-program, kebijakan, gaya kepemimpinan, serta roadmap kementerian tersebut. Presiden juga bisa menilai lewat serapan anggaran kementerian di APBN-P 2015. Namun, tak semua Kementerian bisa diperlakukan serupa. Ada pula kementerian yang perlu diberi sedikit kelonggaran karena memiliki nomenklatur baru.

    "Kalau baru, di awal, kementerian itu belum sempat memikirkan program-program. Masih memikirkan konsolidasi kementeriannya. Ini juga harus diperhitungkan," kata Rio.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.