• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 19 September 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kinerja Birokrasi di Ende Masih Jauh dari Harapan
    ALEX | Senin, 20 April 2015 | 13:39 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kinerja
    Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu (kanan) bersama Wakil Bupati H. Djafar Achmad (kiri)

     

    Ende, Flobamora.net - Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu mengakui, setahun masa kepemimpinannya bersama Waki Bupati, H.Djafar Achmad, kinerja birokrasi di lingkup pemerintah setempat masih jauh dari harapan.

     

    Pengakuan tersebut disampaikan Bupati Marsel kepada wartawan di Ende, Senin (20/4). Dia mengatakan, jika diberi poin maka SKPD yang ada masih mendapat nilai C untuk setahun ini.

     

    "Yah, jika secara administrasi dan teknis saya menilai kinerja SKPD masih nilai C. Sementara jika dinilai secara politis mereka mendapat nilai B,” katanya.

     

    Dia berharap, dengan kontrak kinerja dan evaluasi kinerja, ke depan dirinya berharap agar kinerja SKPD semakin membaik di waktu-waktu mendatang.


    Sementara itu Sekretaris Jendral Pusat advokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia, Oscar Vigator Wolo membenarkan kinerja SKPD yang masih jauh dari harapan.

     

    Dia mengatakan, kinerja SKPD yang dilihat dan dirasakannya lebih kepada yang bersentuhan dengan pelayanan publik.


    Dia mencontohkan SKPD yang bersentuhan langsung dengan publik yakni Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil.

     

    Menurutnya, banyak keluhan dari masyaraka terkait dengan dinas ini yang sebutnya belum maksimal.


    "Pelayanan belum maksimal. Ketika kita mengurus akte maka kita harus tunggu seminggu, dua minggu bahkan bulan. Alasan blanko habis dan lain-lain. Mestinya antisipasi itu sudah ada,"kata Oscar.


    Ia juga menganjurkan, demi membangun sistem kerja dan kinerja yang baik para pejabat juga mesti dilakukan lelang jabatan melalui fit and proper test.

     

    Dia mengapresiasi adanya undang-undang ASN, yang mewajibkan rekutmen pejabat eselon II harus dilakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan.


    "Mestinya Bupati juga melakukan kebijakan yang sama untuk pejabat III dan IV. Dengan demikian bisa menghasilkan pejabat yang mumpuni. Bupati bisa buat kebijakan itu dan ini sudah dilakukan di beberapa daerah," tegasnya.

     

    Dengan begitu, tambahnya, integritas dan kerja mereka sudah bisa dipastikan akan lebih baik.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.