• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 21 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PMKRI Cabang Ende Serukan Bubarkan Outsourcing
    ALEX | Jumat, 01 Mei 2015 | 11:56 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PMKRI
    Aksi turun ke jalan PMKRI Cabang Ende memperingati Hari Buruh

     

    Ende, Flobamora.net - Memperingati Hari Buruh 1 Mei 2015, puluhan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Yohanes Don Bosco Cabang Ende, Jumat (1/5) melakukan aksi turun ke jalan.

     

    Mereka menyerukan agar pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing yang ada di Indonesia umumnya dan kabupaten Ende pada khususnya.

     

    Aksi turun ke jalan mendapat pengawalan dari Satuan Lantas Polres Ende dan sejumlah personel polisi serta Kodim 1602 Ende.


    Aksi para Mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI ini berawal dari Marga Siswa di Jalan Wirajaya, kemudian long march dengan berjalan kaki menuju Jalan Nuamuri, Jalan Banteng dan Jalan Kelimutu.

     

    Di perempatan Appolo mereka menggelar orasi dan selanjutnya bergerak ke lampu lima depan gerbang masuk Bandara H. Hasan Aroeboesman dan di sana mereka juga melakukan orasi.


    Salah seorang orator, Kim Seke yang juga Sekjen PMKRI Cabang Ende dalam orasinya di perempatan Appolo mengatakan, perlindungan terhadap hak-hak dasar tenaga kerja atau buruh masih terjadi diskriminasi dan tidak sesuai dengaan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Padahal jelas UU sudah mengatakan secara tegas terhadap perlindungan tersebut.


    "Sekarang ini buruh masih mengalami penindasan serta perampasan kemerdekaannya untuk dapat hidup sejahtera oleh sistem kapitalisme," ujar Kim.

     

    Dia mengatakan, para pengusaha yang ada masih banyak memberikan upah yang tidak layak, tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih khusus lagi di Kabupaten Ende. Menurutnya para pengusaha hanya mau memperbudak para tenaga kerja tanpa mau memberi upah layak.


    "Untuk kita di NTT jelas sesuai dengan Keputusan Gubernur. No 248/Kep/HK/2014, jelas menetapkan upah minimum buruh yakni Rp. 1.250.000. Namun hingga sekarang pemberlakuan upah tidak sesuai," ujar Kim.


    Sementara itu Presidium Germas PMKRI Ende, Adrianus Pala mengatakan pemberlakuan sistem kerja outsourcing membuat kaum buruh semakin tidak berdaya. Mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

     

    Kondisi seperti ini menurutnya, menunjukan negara gagal melindungi kaum buruh.

    Lebih lanjut dia mengatakan, berkaitan dengan hal ini PMKRI Cabang Ende mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, menolak pemberlakuan upah murah kepada pekerja dan buruh yang tidak sesuai dengan UMP.

    "Kami juga menolak PHK sepihak, meminta Pemerintah Kabupaten Ende untuk meninjau kembali izin usaha, mendesak pelaksanaan hak-hak perempuan dan jamian sosial untuk semua buruh serta menuntut pemberlakuan pendidikan dan kesehatan gratis bagi para buruh," sebut Adrianus Pala.

    Tuntutan PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco ini juga ditulis dalam pernyataan sikap mereka yang ditandatangani Ketua Presidium Termandat Benediktus Dulu dan Presidium GERMAS, Adrian Pala yang dibagi-bagi kepada masyarakat saat mereka melintasi jalan-jalan utama ketika turun ke jalan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.