• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 17 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kejaksaan Segera Usut Proyek Siluman di Dinas PU NTT
    ALBERTO | Selasa, 12 Mei 2015 | 11:05 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kejaksaan
    Ilustrasi

     

    Kupang, Flobamora.net - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pihak kejaksaan segera mengusut dugaan 14 paket proyek siluman di Dinas Pekerjaan Umum setempat yang mendapat sorotan publik saat ini.


    Fraksi NasDem menyatakan mendukung langkah anggota DPRD NTT dari Fraksi Gerindra, Viktor Lerik yang telah melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Tinggi pada 5 Mei 2015.


    "Kami Fraksi NasDem mendukung langkah anggota DPRD NTT saudara Viktor Lerik yang telah membawa masalah tersebut ke ranah hukum," kata Ketua Fraksi NasDem, Johny Army Konay, Selasa (12/5).


    Army menyampaikan, Fraksi Partai NasDem akan mengambil langkah lain sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD NTT untuk memperjelas status masalah tersebut. Fraksi NasDem juga mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi NTT untuk mengambil langkah-langkah guna menindaklanjuti dugaan kasus tersebut.


    Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD NTT Viktor Lerik melaporkan dugaan korupsi 14 proyek siluman yang ditenderkan di Dinas Pekerjaan Umum ke Kejaksaan Tinggi NTT. Nilai 14 paket proyek tersebut sebesar Rp7,4 miliar. Proyek itu muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tanpa perencanaan.


    "Saya tidak melaporkan orang, tapi proyek yang saya nilai menyalahi prosedur. Laporan itu disampaikan agar jaksa menyelidiki dugaan korupsi pada proyek dana siluman tersebut," tegas Viktor. 


    Viktor menyesalkan sikap Dinas Pekerjaan Umum NTT yang tetap melakukan proses tender proyek tersebut. Padahal, anggaran 14 paket proyek itu muncul tanpa perencanaan.

     

    Viktor pernah meminta agar proyek tersebut dibatalkan. Namun, permintaannya tidak direspons oleh lembaga DPRD NTT, karena itu kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT.


    Humas Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar membenarkan adanya laporan dari anggota DPRD itu. Namun, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen dugaan korupsi 14 paket proyek siluman itu.


    "Kami minta dibuatkan laporan secara tertulis disertai dengan bukti awal. Sampai saat ini kami baru menerima laporan lisan, belum ada laporan tertulis dan bukti dokumen," ujar Ridwan.


    Dikatakan, dokumen yang akan diserahkan itu, akan diteliti jaksa penyidik untuk menentukan apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.