• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 18 Juli 2018

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Menolak Digusur, Ratusan Pedagang Ikan Datangi DPRD
    ALBERTO | Rabu, 20 Mei 2015 | 11:57 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Menolak
    Pedagangan Ikan Pantai Kelapa Lima Kota Kupang (Foto : web)

     

    Kupang, Flobamora.net - Sebanyak 115 pedagang ikan dan kuliner di Pantai Kelama Lima Kota Kupang mendatangi Kantor DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (20/5). Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Ikan dan Kuliner itu menolak rencana Pemerintah Kota Kupang yang akan menggusur mereka dari lokasi penjualan ikan di Pantai Kelapal Lima dengan alasan reklamasi pantai.


    Ketua Asosiasi Pedagang Ikan dan Kuliner, Angki La Ane menegaskan penjual ikan di lokasi pantai tersebut adalah warga yang berpenghasilan rendah. Sejak 1991 silam mereka sudah menggeluti pekerjaan itu sebagai pilihan untuk menghidupi keluarga termasuk menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi.


    "Pemerintah Kota Kupang mau menggusur kami dari tempat itu. Artinya kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kami rakyat kecil dan kami tetap menolak untuk digusur," tegas Angki.


    Angki menilai rencana pemerintah Kota Kupang yang hendak menggusur para penjual ikan dan kuliner dari lokasi tersebut dengan alasan reklamasi pantai adalah kebijakan yang mengesampingkan kepentingan banyak orang. Membangun tidak selamanya menggusur masyarakat yang setiap hari mencari nafkah di lokasi itu.


    Dia menjelaskan, sesuai rencana Pemerintah Kota Kupang akan menggusur ratusan warga penjual ikan karena akan dilakukan reklamasi pantai 30 meter dari bibir pantai. Tugas pemerintah tidak hanya memperindah Kota Kupang, tetapi harus memperhatikan rakyat kecil.


    Jika pemerintah paksakan untuk menggusur ratusan pedagang ikan tersebut maka ribuan warga akan tersiksa. Kurang lebih 115 pedagang ikan dan kuliner jika dihitung dengan istri, anak, dan keluarganya maka sekitar 1.368 jiwa yang tersiksa akibat dari tindakan pemerintah Kota Kupang yang menggusur tempat kerja mereka. 


    Dia juga menolak kalau pemerintah menyiapkan tempat untuk para pedagang ikan di Pasar Oebobo dan Pasir Panjang yang sepi pengunjung. Karena itu, mereka tetap menolak untuk direlokasi dan siap dengan segala konsekwensinya. "Reklamasi pantai tidak harus korbankan kami rakyat kecil. Pemerintah hanya besarkan orang kaya dan mengkerdilkan kami rakyat kecil dan miskin," katanya.


    Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD NTT Oswaldus menegaskan membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun tidak harus menggusur warga yang sedang mencari nafkah di lokasi itu.


    Membangun adalah sesuatu yang bernilai positif, tetapi tidak berarti warga yang beraktifitas di lokasi tersebut dikorbankan. "Semestinya Pemerintah Kota Kupang menawarkan solusi agar masyarakat tidak menjadi korban kepentingan," ujarnya.  


    Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT Leo Lelo menambahkan kebijakan pemerintah harus selaras dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tata ruang Kota Kupang perlu ditinjau kembali. "Jika tata ruang tidak pantas di lokasi itu maka sebaiknya dipindahkan saja ke tempat lain," katanya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.