• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 21 Juni 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    BK2BPK Gandeng Disdikbud dan BNN Sikapi Pergaulan Bebas
    ALBERTO | Senin, 25 Mei 2015 | 10:08 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    BK2BPK
    Ilustrasi

     

    Kupang, Flobamora.net -  Badan Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (BK2BPK) Provinsi NTT menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat tentang pendidikan kependudukan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

     

    Penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan antara tiga instansi itu bertepatan dengan pelaksanaan rapat kerja daerah Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Provinsi NTT di Kupang, Jumat (22/5) lalu.

     

    Kepala BK2BPK NTT, Kresaputra mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk membangun kerja sama dengan Disdikbud dan BNN NTT. Karena pasangan remaja berpotensi menghadirkan kelahiran baru akibat penyimpangan perilaku. Sehingga pencerahan tentang program Keluarga Berencana (KB) di kalangan remaja perlu dilaksanakan.

     

    “Ledakan penduduk lebih banyak dipenguruhi oleh remaja karena mereka memiliki potensi untuk menghadirkan kelahiran baru, salah satunya akibat kehidupan menyimpang. Seks bebas di kalangan remaja sangat erat kaitannya dengan narkoba,” kata Kresaputra.

     

    Pada kesempatan itu dia menyampaikan, sejak tahun 2014 lalu, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) telah dikembangkan dengan tagline baru menjadi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan Keluarga (KKBPK).

     

    Dia menuturkan, perubahan ini berdampak pada fokus perhatian. Dimana, tidak hanya bicara tentang pengendalian penduduk dari aspek kuantitas semata, tetapi lebih dari itu harus mampu menyiapkan penduduk dari aspek kualitas dengan basis pengembangan  dan pengendalian dimulai dari keluarga.

     

    Saat ini, lanjut Kresaputra, pihaknya sedang melaksanakan pendataan keluarga terhitung sejak 1- 31 Mei 2015 mendatang. Dengan pendataan dari rumah ke rumah, dapat diperoleh data basis keluarga yang lengkap, benar dan akurat untuk kepentingan program dan sebagai data basis perencanaan seluruh sektor pembangunan.

     

    Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sanjoyo menjelaskan, Provinsi NTT menempati urutan kedelapan dari 33 provinsi terkait remaja yang melahirkan. Artinya, pergaulan bebas dan reproduksi seks dikalangan remaja masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain.

     

    Sanjoyo mengatakan, dari aspek partisipasi peserta Program KB, sebanyak 17 persen ibu di NTT belum mendapat pelayanan program itu. Hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

     
    “Kebanyakan ibu yang belum dapat layanan KB itu tinggal di daerah terpencil sehingga sulit dijangkau. Tapi kami target dari 17 persen itu, setiap tahun harus turun,” kata Sanjoyo.

     

    Dia menyampaikan, angka kematian ibu hamil di NTT mencapai 3, 3 persen, atau lebih tinggi dari persentase nasional yang hanya 2, 1 persen. Diupayakan setiap tahun angka kematian ibu hamil harus menurun. Namun hal itu masih mendapat kendala yakni keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana program pelayanan KB.

     

    Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan program dua anak cukup masih mendapat tantangan yang besar hingga saat ini. Kesadaran untuk mengikuti program KB adalah sesuatu yang identik dengan niat dan komitmen setiap orang.

     

    Menurutnya, kesadaran untuk mengikuti KB juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) agar mudah memahami manfaat dari program tersebut. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB harus diperkuat dengan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

     

    “Sekitar 80 persen penduduk NTT hanya tamatan SMP ke bawah, sehingga butuh peningkatan pendidikan. Selanjutnya tergantung keluarga yang bersangkutan, mau ikut Program KB atau tidak,” ujar Lebu Raya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.