• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 20 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Waduh, NTT belum Siap Terima Dana Desa
    ALBERTO | Sabtu, 30 Mei 2015 | 11:15 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Waduh,
    Ilustrasi Dewan Perwakilan Daerah

     

    Kupang, Flobamora.net - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum siap menerima aliran dana desa. Hal itu terbukti dari belum adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait pencairan dana desa. Padahal, Perda adalah syarat utama pencairan dana desa.

     

    Demikian kesimpulan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) selama tiga hari (27-29 Mei). Kunker ini bertujuan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dan perangkat desa dalam melaksanakan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

     

    "Bagaimana bisa cair kalau Perda-nya belum ada. Perda itu sebagai aturan dan petunjuk penggunaan dana desa," kata Wakil Ketua Komite IV, Ajiep Padindang di Kupang, Kamis lalu.

     

    Komite IV DPD mengadakan pertemuan dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTT. Sayang dalam pertemuan itu, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah tidak hadir. Para Kepala Dinas juga tidak ada satu pun yang hadir.

     

    Pertemuan hanya dihadiri pimpinan Bank Indonesia, BPK, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTT, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD), dan perwakilan Kepala Desa.

     

    Dari paparan beberapa pihak terkait seperti Kanwil DJPB, BPMD, dan perwakilan kepala desa, terlihat NTT belum siap menerima aliran dana desa tersebut. Selain Perda belum ada, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis juga belum ada. Para kepala desa juga masih belum membuat RPJM Desa, APBD Desa, RKP desa, dan sejumlah perangkat lainnya. Sosialisasi penggunaan dana desa juga jarang dilakukan.

     

    "Ini berbahaya kalau dipaksakan. Kami akan mencari tahu di mana letak persoalannya, apakah daerah memang tidak siap atau kebijakan dari pemerintah pusat yang belum jelas," tuturnya.

     

    Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTT, I Nengah Gradug mengemukakan dari 23 kabupaten yang ada, baru 13 kabupaten yang memperoleh transfer dana desa dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).

     

    Dia mengaku belum tahu kapan 10 kabupaten sisanya mendapatkan aliran dana desa tersebut. Menurut dia, pencairan dana setelah ada pengajuan dari daerah kepada Kementerian Keuangan.

     

    Sayang, dari pengakuan Nengeh ini, ternyata dana desa yang sudah dialirkan itu belum turun ke desa-desa. Dana-dana yang dikucurkan masih tertahan di kota kabupaten.

     

    "Dari 13 yang menerima, baru dua kabupaten yang sudah sebar ke desa-desa yaitu Kabupaten Manggarai dan Lembata," kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Provinsi NTT Yoseph Gili.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.