• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 22 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Jokowi Ingatkan Pergantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden
    ANA DEA | Senin, 08 Juni 2015 | 17:22 WIB            #NASIONAL

    Jokowi
    Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). TRIBUNNEWS/HERUDIN

     

    JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pergantian panglima TNI merupakan hak prerogatifnya. Ia mengaku masih memproses pergantian itu dan akan menyampaikannya dalam waktu dekat.

     

    "Dalam waktu dekat, masih dalam proses," kata Jokowi di Jakarta Utara, Senin (8/6/2015).

     

    Jokowi menuturkan, dia memiliki hak untuk memilih calon panglima TNI berikutnya. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab bahwa pergantian panglima TNI dilakukan secara bergilir di antara tiga kepala staf angkatan yang masih aktif.

     

    "Perlu saya sampaikan, semua pertimbangan yang masuk kepada saya adalah hak prerogatif Presiden. Tunggu saja," ujarnya.

     

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon panglima TNI kepada DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. Nama yang diusulkan Presiden Jokowi akan menjadi kandidat pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015 mendatang. Mengacu pada Pasal 13 ayat 2 UU TNI, panglima diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR, dan dalam Pasal 13 ayat 6, calon panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR.

     

    Hasanuddin mengatakan, masa pensiun Moeldoko memang masih cukup lama. Namun, mengingat DPR akan kembali memasuki reses pada tanggal 10 Juli hingga awal Agustus, Presiden harus mempertimbangkan pengganti Moeldoko dari sekarang dan menyerahkan ke DPR selambat-lambatnya pada 19 Juni.

     

    Terkait nama calon panglima, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Hal yang terpenting, kata dia, pemilihan panglima TNI harus sesuai dengan Pasal 13 ayat 4.

     

    Adapun panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan dapat dijabat secara bergantian. Ketiga kepala staf TNI itu adalah KSAU Marsekal Madya TNI Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmatyo.

     

    "Mengacu pada pasal di atas, kalau sebelumnya dijabat oleh Laksamana Agus kemudian diserahterimakan kepada Jenderal Moeldoko, maka giliran berikutnya adalah KSAU sekarang ini," kata Hasanuddin.


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.