• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 21 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Fraksi PKPI Tolak Pembangunan Kantor Bupati Sikka dengan Sistem Multiyears
    VICKY DA GOMEZ | Rabu, 29 Juli 2015 | 10:34 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Fraksi
    Sekretaris Fraksi PKP Indonesia DPRD Sikka, Faustinus Vasko

     

    Maumere, Flobamora.net - Konsistensi politik Fraksi PKP Indonesia terhadap pembangunan Kantor Bupati Sikka masih terus terjaga. Fraksi ini sejak awal tetap menolak pembangunan Kantor Bupati Sikka dengan sistem multiyears sebagaimana yang direncanakan Pemkab Sikka.

               

    Sikap Fraksi PKP Indonesia ini disampaikan terbuka melalui pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, Sabtu (24/7) lalu. Pendapat akhir ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKP Indonesia Faustinus Vasko.

               

    Faustinus mengatakan alasan penolakan fraksinya karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kontrak tahun Jamak pada Pemeerintah Daerah.

     

    Pada pasal 54 angka 2, katanya, penganggaran atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD yang penandatanganannya dilakukan bersamaan dengan penandatangan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

               

    Dia menambahkan, nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, jangka waktu pelalsakaan kegiatan, jumlah anggaran dan alokasi anggaran pertahun.

     

    Selain itu, tambah mantan Kepala Desa Habi ini, jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.

               

    “Dengan memperhatikan persyaratan dalam regulasi, Fraksi PKP Indonesia menyatakan menolak pembangunan kantor bupati dengan sistem mulityears. Fraksi lebih setuju dengan sistem tahun tunggal. Dan jika itu tidak bisa dilaksanakan, fraksi meminta agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan pada pembangunan 3 sektor unggulan,” serunya.

               

    Dalam pembahasan KUA PPAS Tahun 2016 ini, Fraksi PKP Indonesia sangat keberatan dengan rencana pembangunan kantor bupati dengan sistem multiyears, sejak menyampaikan pemandangan umum, pembahasan di tingkat komisi hingga pendapat akbhir.

               

    Informasi yang dihimpun Flobamora.net, DPRD Sikka menyetujui pembangunan Kantor Bupati Sikka menggunakan sistem multiyears dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar.

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.