• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 21 Agustus 2018

     

     
    Home   »  Internasional
     
    Indonesia Terancam Kehilangan Wilayah di Perbatasan Timor Leste
    ALBERTUS | Jumat, 31 Juli 2015 | 23:20 WIB            #INTERNASIONAL

    Indonesia
    ilustrasi perbatasan indonesia-timor leste

     

    Kupang, Flobamora.net -  Indonesia harus menjadikan pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia untuk menata dan memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan. Pasalnya, sebagian wilayah di perbatasan terutama yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, telah digarap oleh warga Timor Leste.

     

    Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Leo Ahas kepada wartawan di Kupang, Kamis (30/7) mengatakan, ketika melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan terutama antara  Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusse.

     

    Menurutnya, ini merupakan persoalan serius yang perlu disikapi segera. Pengalaman lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, seperti Sipadan dan Ligitan harus menjadi refleksi bagi pemerintah dalam memperhatikan wilayah perbatasan antara Timor Barat ndonesia dengan Timor Leste.

     

    “Walaupun wilayah yang digarap warga Timor Leste itu masuk dalam peta Indonesia, tapi ditempati dan dikelola secara aktif oleh warga Timor Leste, suatu saat terancam hilang ketika terjadi sengketa internasional,” kata Leo.

     

    Dia menyampaikan, mengingat hingga saat ini masalah tapal batas antara Indonesia dengan Timor Leste belum juga diselesaikan, maka ancaman kehilangan sebagian wilayah akibat okupasi dari warga Timor Leste terjadi di beberapa tempat , terutama yang berbatasan dengan Distrik Oecusse.

     

    Kata dia, masih adanya hubungan kekeluargaan dengan warga distrik itu, membuka peluang bagi warga Oecusse untuk menggarap tanah yang nota bene hak ulayatnya di wilayah Timor Barat Indonesia.

     

    Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengakui kalau sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan Distrik Oecusse terutama di daerah Naktuka, dikelola oleh warga negara tetangga itu. Mereka sudah garap sekitar empat hektar.

     

    “Pemerintah Kabupaten Kupang tidak bisa mengambil langkah untuk selesaikan karena persoalannya dengan negara tetangga yang kewenangannya ada di pemerintah pusat,” kata Titu Eki.

     

    Bupati Kupang periode kedua ini menawarkan, masalah tapal batas terutama di lokasi yang telah diokupasi itu diselesaikan melalui sumpah adat. Kesamaan budaya dan masih adanya ikatan keluarga, tentunya penyelesaian secara adat merupakan langkah yang tepat.

     

    Dia menambahkan, karena warga lebih taat dan tunduk pada adat ketimbang hukum postif negara atau internasional, untuk it, dalam proses penyelesaian masalah tapal batas, hendaknya melibatkan tokoh adat kedua pihak, yakni warga Timor Barat Indonesia dan Distrik Oecusse, Timor Leste.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.