• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 26 September 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Soal Belanja Makan Minum , Nong Susar Bilang BPK Hanya Minta Bukti Pendukung
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 15 Agustus 2015 | 17:56 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Soal
    Wakil Bupati Sikka, Paolus Nong Susar

     

    Maumere, Flobamora.net - Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar menegaskan bahwa BPK RI Perwakilan NTT hanya meminta bukti-bukti pendukung belanja makan mimum Bupati-Wabup dan tamu pada tahun 2014. Bukti-bukti pendukung tersebut akan dilengkapi selama 60 hari ke depan terhitung diterbitkannya Laporan Hasilk Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkab Sikka Tahun 2014.

               

    Pernyataan ini diutarakan Wabup Paolus Nong Susar kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Sikka, Jumat (14/8), usai dia mengikuti pendapat akhir fraksi-fraksi tentang LHP BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkab Sikka Tahun 2014.

     

    “Soal belanja makan minum itu perlu diperjelas, BPK hanya meminta karena tidak ada bukti, itu menjadi perhatian untuk tahun-tahun ke depan, menjadi perhatian 2015 dan seterusnya,” terang Wabup Paolus Nong Susar.

     

    Menurut dia, sebenarnya IT, YAS, dan YKT memiliki kuitansi atau nota pembelian di toko. Namun selama ini, praktiknya bendahara umum di DPPKAD Sikka tidak pernah meminta sehingga bukti-bukti pendukung itu tidak diserahkan. Sementara untuk bukti-bukti pembelian di pasar, dia mengakui tidak ada. Dia mencontohkan pedagang bawang merah misalnya, tidak menyiapkan kuitansi.

     

    Mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa tidak ada potensi korupsi dalam temuan ini. Rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT, tuturnya, lebih kepada tindakan administratif. Dan karena itu selama 60 hari ini akan diselesaikan sebagai pertanggungjawaban publik. Jika dalam waktu 60 hari itu tidak ditindaklanjuti, tambahnya, maka akan dilihat apakah mengikuti kepatuhan dan pengendalian internal atau tidak.

     

    Meski demikian, Wabup Paolus Nong Susar mengapresiasi temuan BPK RI Perwakilan NTT sebagai bagian dari catatan positip dalam mendukung disiplin manajemen keuangan yang lebih akuntabel. Hemat dia, temuan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT akan menjadi perhatian ke depan.

     

    Sebelumnya diberitakan, untuk pertama kalinya BPK RI Perwakilan NTT “membongkar” potensi korupsi di Rumah Jabatan Bupati Sikka dan Rumah Jabatan Wakil Bupati Sikka. Potensi korupsi itu terbaca pada penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati dan penyediaan makanan dan minuman tamu. Belanja ini masuk dalam pos Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka.

     

    Uniknya, potensi korupsi ini melibatkan tiga orang perempuan penting di Kabupaten Sikka yakni IT, YAS, dan YAK. Pada saat pembahasan antara Pansus 3 dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka Germanus Goleng, Rabu (12/8), Stefanus Sumandi dari Fraksi PDI Perjuangan sempat meminta Germanus Goleng untuk menyampaikan initial tiga perempuan penting itu.

     

    Namun belum sempat dijawab, permintan ini malah dijawab oleh Phillips Fransiskus anggota Pansus 3 lainnya. Ketua Fraksi PAN itu dengan jelas menyebutkan initial IT sebagai Irma Tibuludji yang adalah isteri Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera. Sedangkan initial YAS dan YKT sampai dengan pansus selesai belum terungkap identitas mereka. Ditemui usai pansus, Germanus Goleng yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol Setda Sikka, enggan menyebutkan initial ketiga perempuan penting itu.

     

    Data yang dihimpun Flobamora.net, belanja makan minum Bupati Sikka sebesar Rp 20 juta per bulan atau Rp 240 juta per tahun 2014. Belanja makan  minum Wakil Bupati Sikka sebesar Rp 17,5 juta per bulan atau Rp 210 per tahun 2014. Sedangkan belanja makan minum tamu penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri sebesar Rp 179.293.500 per tahun 2014.

     

    Dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT tertanggal 4 Agustus 2015, disebutkan pencairan belanja makanan dan minuman Bupati-Wabup Sikka dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka melalui Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang dan Tambahan Uang (SP2D Gu dan TU) setiap kali pengajuan untuk kebutuhan dana tersebut.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.