• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 18 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kasus Dana Bansos, Mantan Wabup TTS Terlibat
    REDAM | Kamis, 20 Agustus 2015 | 21:21 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kasus
    Pengadilan Tipikor

     

    Kupang, Flobamora.net  – Sidang kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2010 lalu kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Yeni Oematan selaku bendahara pembantu pada Setda Kabupaten TTS, Kamis (20/8).

     

    Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin majelis hakim, Jamser Simanjuntak  didampingi Jult Lumban Gaol dan Anshyori Saefudin. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Beni Rafael dan Mel Ndao Manu.Turut hadir JPU, Gerry Gultom.

     

    Dalam tuntutan yang dibacakan, JPU menilai bahwa mantan Wakil Bupati TTS, Beny Litelnony turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Yeni Oematan selaku bendahara pembantu Setda Kabupaten TTS dan Marthinus Tafui selaku Mantan Kabag Binsos.

     

    Dalam sidang JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Soe menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan wakil Bupati TTS, Beny Litelnony dan Marthinus Tafui dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos TTS tahun 2010 lalu.

     

    Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara. Untuk itu, terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara.

     

    “Kesimpulannya bahwa Beny Litelnony turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Yeni Oematan selaku bendahara pembantu pada Setda Kabupaten TTS dan mantan Kabagbinsos TTS, Marthinus Tafui dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos TTS, “ kata JPU.

     

    Selain dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, JPU mewajibkan terdakwa untuk mebayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

     

    Tentang Uang Pengganti (UP) kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos TTS, terdakwa tidak dibebankan UP kerugian Negara. Pasalnya, kerugian Negara dibebankan kepada Marthinus Tafui yang telah divonis majelis hakim beberapa waktu lalu dalam kasus yang sama.

     

    Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.