• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 21 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Travel
     
    Wisatawan Keluhkan Mahalnya Karcis Masuk Riung
    ALBERTUS | Jumat, 28 Agustus 2015 | 11:47 WIB            #TRAVEL

    Wisatawan
    Dermaga Pariwisata Riung. (Foto : Web)

     

    Kupang, Flobamora.net - Wisatawan mancanegara mengeluhkan soal mahalnya harga karcis masuk ke Taman Wisata Alam (TWA) 17 Pulau Riung, Kabupaten Ngada yang mencapai Rp100. 000.

     

    “Tarif ini tidak sebanding dengan pelayanan yang disiapkan, terutama berkaitan dengan kebersihan TWA dimaksud,” kata Anggota DPRD NTT, Yucundianus Lepa kepada wartawan di Kupang, Jumat (28/8).

     

    Menurut  dia, keluhan para wisatawan itu diperolehnya ketika berkunjung ke daerah itu beberapa waktu lalu. Selain karcis masuk yang tergolong mahal, para wisatawan juga harus menyewa perahu untuk bisa masuk di TWA 17 Pulau Riung.

     

    Kata dia, biaya yang dikeluarkan cukup besar itu, tidak sebanding dengan kondisi riil lokasi wisata. Dimana lokasi wisatanya sangat kotor, dipenuhi sampah, dan terkesan tidak mendapat sentuhan pemerintah atau pengelola.

     

    “Kita kuatir, wisatawan mancanegara akan lari ke tempat lain, karena objek wisata di daerah lain juga tak kalah menariknya dari 17 Pulau Riung. Dampaknya, akan mematikan usaha masyarakat yang selama ini menjual di daerah wisata itu,” katanya.

     

    Wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo, dan Ngada ini meminta pemerintah dalam hal ini pengelola TWA 17 Pulau Riung untuk melakukan pembenahan. Aspek kebersihan dan pelayanan harus dikedepankan untuk menjual potensi wisata dimaksud.

     

    Tidak mungkin, paparnya, para wisatawan akan berlama- lama di situ dan turut mempromosikan objek wisata dimaksud, kalau tempatnya sangat kotor dan sampah berserakan.

     

    Yucun menyampaikan, ditetapkannya 17 Pulau Riung sebagai TWA juga membawa persoalan tersendiri bagi masyarakat setempat. Pasalnya, dekat dengan pemukiman penduduk, pemerintah juga telah menetapkan kawasan hutan lindung. Konsentrasi penduduk yang berada diantara TWA dan hutan lindung, seakan membuat warga masyarakat terjepit. Mereka tidak bisa bercocok tani pada lahan yang cukup luas karena terbentur dengan penetapan wilayah sekitar sebagai hutan lindung.

     

    “Kita harapkan, pemerintah pusat bisa mengkaji kembali penetapan hutan lindung, apalagi gubernur juga sudah mengeluarkan surat untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Riung,” tandasnya.

     

    Ketua Fraksi PKB DPRD NTT ini menyatakan, konsep penetapan suatu wilayah sebagai cagar alam adalah terdapat satwa yang harus dilindungi dan terancam punah. Kosep penetapan cagar alam Riung yang ditetapkan pada tahun 1996 sangat tidak jelas.

     

    Ironisnya lagi, sambungnya, sebelum penetapan kawasan cagar alam yang mencapai 9.000 lebih hektar itu, jauh sebelumnya kawasan itu didiami masyarakat setempat. Jika pemerintah komitmen terhadap cagar alam, tapi di dalam kawasan itu ada potensi wisata yang membutuhkan aktivitas.

     

    “Pemerintah harus mencabut status cagar alam, karena ada potensi wisata. Atau menurunkan statusnya menjadi Taman Laut yang memiliki potensi pariwisata,” ujarnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.