• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 18 Juni 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Sistem Birokrasi ala Ahok Hilangkan Senioritas
    ANA DEA | Senin, 07 September 2015 | 19:57 WIB            #NASIONAL

    Sistem
    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

     
    JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem perampingan birokrasi melalui seleksi jabatan yang dilakukannya merupakan cara terbaik untuk memilih calon pejabat potensial.

    Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT). 

    "Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015). 

    Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.

    Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".

    Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.

    "Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki. 

    Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.

    Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.

    Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.

    "Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya. 

    Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.

    Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.