• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 21 Februari 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Tuai Kritik
    ANA DEA | Jumat, 18 September 2015 | 08:26 WIB            #NASIONAL

    Kenaikan
    Gedung DPR RI

     

    JAKARTA - Uang bulanan yang diterima para anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai Oktober 2015 mendatang dipastikan bertambah setelah usulan kenaikan tunjangan untuk anggota dewan disetujui pemerintah.

    Para anggota DPR menerima sejumlah tunjangan, di antaranya tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon, seperti yang tercantum di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

    Besaran tunjangan kehormatan untuk anggota DPR, misalnya naik dari Rp3,7 juta menjadi Rp5,5 juta. Kemudian bantuan langganan listrik dan telepon naik dari Rp5,5 juta menjadi Rp7,7 juta.

    Kenaikan tunjangan ini, menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, sebagai hal yang lumrah karena jumlah tunjangan saat ini dirasa masih kurang.

    “Menurut saya masih kurang itu karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan, kita tentu akan mampu melakukan pengawasan lebih intensif kepada pemerintah,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera.

    Namun, tak semua anggota DPR berpandangan bahwa tunjangan mereka perlu dinaikkan.

     Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan kondisi masyarakat semakin susah sehingga kenaikan tunjangan belum ada urgensinya.

    “Kondisi perekonomian kita sedang sulit. Kondisi kehidupan masyarakat kita makin susah. Jadi, fasilitas tunjangan tidak perlu atau belum perlu dinaikkan,” kata Masinton.

    Ketika ditanya apakah tunjangan patut dinaikkan apabila kondisi perekonomian membaik, Masinton mengatakan, “Ya harus sebanding dong. Tingkat kesejahteraan masyarakat bagus, fasilitas buat pejabat juga bagus,” ujarnya.

    Tidak etis

    Di luar gedung DPR, Yenny Sucipto, sekretaris jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), memandang kenaikan tunjangan anggota DPR tidak etis di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk.

    “Kalau ada anggota DPR mengatakan kenaikan ini pantas karena peningkatan inflasi, itu jangan dijadikan alasan klasik untuk menaikkan tunjangan. Karena tunjangan anggota DPR sudah selangit,” kata Yenny.

    Nada yang kurang lebih sama disuarakan masyarakat.

    “Lebih baik uang tersebut dialokasikan kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Ketika pemilu, dari mana mereka mendapatkan dukungan? Mereka lupa dengan rakyat dong,” kata Asep, seorang pengendara ojek di Jakarta.

    Berdasarkan data DPR, setiap anggota DPR memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta per bulan.

    Tapi jika ditambah dengan berbagai tunjangan dan insentif, jumlahnya berkisar antara Rp58 juta hingga Rp60 juta per bulan. 


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.