• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 18 Oktober 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Pendidikan Karakter Dalam Perpolitikan yang Bermartabat (Bagian Pertama )
    HONING SANNY | Senin, 28 September 2015 | 12:10 WIB            #OPINI

    Pendidikan
    Anggota DPR RI, Honing Sanny

     

    KETIKA kepada saya diminta untuk membicarakan tentang tema di atas terutama terkait dengan perpolitikan yang bermartabat maka saya mencoba mencari benang merah antara pendidikan danpolitik. Saya membuka kembali beberapa bacaan yang bisa membantu untuk membuat materi diskusi.

     

    Saya sadar betul dengan keterbukaan informasi dan akses yang relatif real time maka semua hal yang terjadi dapat di-askes dengan mudah dan tepat waktu. Oleh karenanya saya lebih tertarik untuk berdiskusi dan saling tukar informasi. Tidak ada lagi hal yang tidak diketahui publik. Saat ini semua hal – apa saja – dapat dengan mudah kita ketahui. Tanggung jawab kita semua adalah membedakan mana yang privat dan mana yang publik.

     

    Begitu juga dengan semua aktivitas yang dilakukan oleh para politisi baik yang terjadi di tingkal lokal, nasional, maupun internasional. Kasus terakhir yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah pertemuan antara Rombongan DPR RI dalam kunjungan ke USA dengan bakan calon presiden USA asal Partai Republik Donald Trump. Pertemuan yang sebetulnya tidak membawa dampak apapun terhadap tingkat elektibilitas Donald Trump baik di internal Partai Republik maupun secara nasional justru menjadi “gaduh” di tanah air. Begitulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Suasana gagap informasi ini cukup signifikan mempengaruhi banyak hal termasuk presepsi publik tentang politik itu sendiri. Dalam politik lebih dikenal dengan politicalperception more than reality.

     

    Sebagai pelaku politik sebetulnya dalam banyak kesempatan saya selalu melakukan otokritik terhadap kinerja politisi secara keseluruhan baik yang ada lokal maupun nasional. Saya sepakat dengan Ronald Reagen yang mengatakan bahwa politik adalah profesi tertua nomor dua di dunia (nomor satu adalah pelacur). Politik adalah cermin yang sangat dekat dengan yang pertama sehingga bila kita tidak hati-hati maka akan menjadi bagian dari kategori nomor satu. Namun tanpa berusaha melakukan pembelaan, perlu juga digambarkan bahwa hari ini hampir semua posisi politik terutama di DPR RI sebagian besar (lebih dari 75% dari total 560 anggota) adalah pengusaha. Sedikit sekali yang mempunyai latar belakang organisasi. Padahal di lembaga politik sangat dibutuhkan kemampuan dasar dari masing-masing politisi. Akibatnya perdebatan politik menjadi kering bila dibandingkan dengan diskusi pada masa awal berdirinya republik ini.

     

    Begitu juga Plato, murid paling dekat Socrates, filsuf dan pemikir Yunani juga mencurigai politik dengan menolak tata kerja demokrasi Yunani yang memberikan hukuman  kepada Socrates atas pikirannya. Beliau selama hidupnya memilih untuk menjauhi politik. Meskipun begitu filsuf yang menulis lebih dari tiga puluh enam buku ini sepakat dengan gurunya tentang cita-cita kepemimpinan yang ideal. Dalam buku Politea yang bercerita tentang keadilan disebutkan bahwa negara ideal menganut prinsip kebajikan (virtue). Negara yang baik adalah negara yang berpengetahuan dimana negara tersebut dipimpin oleh orang yang bijak (the philosopher of king). Hal itu bisa kita pandang bahwa politik sebagai sesuatu yang penuh kepentingan sehingga dibutuhkan seorang filsuf. Dalam pandangan Plato (refleksi dari dirinya dan Socrates) bahwa mereka tidak membutuhkan apapun selain melakukan kebajikan bagi orang banyak sehingga paling layak memimpin negara.

     

    Dalam konteks politik modern pandangan itu dianggap sesuatu yang utopia dan tidak penah terjadi. Padahal politik selalu identik dengan kekuasaan. Semua kekuasaan apapun bentuknya selalu mengarah kepada penyalahgunaan wewenang.  John Emerich Edward Dalberg Acton  seorang Anggota Parlemen Bridgnorth yang kemudian dikenal Lord Acton mengatakan “Power tends to corrupt, and absotule power corrupts absolutely. Great men are almost always bed men”. 

     

    Begitu kuatnya kepentingan politik terhadap kekuasaan, dalam sejarah perabadan manusia proses mendapatkan kekuasaan selalu disertai dengan kekerasan. Perang kemudian dipandang sebagai penyelesaian politik dengan cara lain.Bahkan agama pun dalam sejarah peradaban manusia sering dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Sejarah perkembangan gereja mencatat ada era dimana peran Paus Katholik begitu kuatnya dalam menentukan kekuasaan para raja di Eropa pada abad pertengahan. Begitu juga dalam relasi antar agama, pernah beberapa kali invasi Eropa ke daerah mayoritas muslim dilatarbelakangi oleh kepentingan agama. Akibatnya terbangun solidaritas, sehingga masing-masing pihak menjadikan agama sebagai pemersatu yang dikenal dengan peristiwa perang salib.

     

    Pemikir besar politik Italia Machiavelli mengatakan etika politik yang baik adalah apa saja yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan raja. Kemudian diterjemahkan bahwa apapun boleh dalam politik. Tidaklah mengherankan untuk mempertahankan kekuasaan tidak jarang para menguasa memanipulasi fakta. Selama lebih dari tiga puluh tahun dengan kasat mata kita bisa saksikan bagaimana Orde Baru memanipulasi keadaan. Begitu juga dengan negara-negara tiran di dunia juga melakukan hal yang sama terhadap rakyatnya. Dampaknya  hampir semua kekuasaan mereka berakhir tragis. Sebut saja Kadhafi di Lybia, Husni Mubarak di Mesir, Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia.

     

    Atas fakta-fakta politik kekuasaan yang begitu menakutkan dan dalam banyak prakteknya justru tidak memberikan manfaat kepada rakyat maka kekuasaan “harus” dikontrol termasuk juga dibatasi supaya tidak berlangsung absolut. Instrumen yang dapat dipakai untuk mengontrol kekuasaan adalah dilakukan oleh rakyat sendiri. Amandemen UUD 1945 pada awal era reformasi guna menghindari adanya kekuasaan yang lama dan tanpa batas.

     

    Pakar politik Samuel P Hantington tentang demokrasi mengatakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat. Dimana para calon bebas bersaing secara adil, jujur dan berkala. Demokrasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam proses politik dimana rakyat diberi kesempatan untuk membentuk, mengontrol dan memberhentikan kekuasaan melalui pemilu. Sayangnya menghadapi pemilu, rakyat tidak dibekali dengan infomasi yang memadai termasuk manfaat pemilu. Pemilu masih dianggap sekedar ritual. Bahkan selama Orde Baru pemilu identik dengan pesta. Masyarakat dikumpulkan, dikasih makan, lalu menyanyi dengan mendatangkan artis selama periode kampanye setelah itu diarahkan harus memilih calon tertentu. Setelah itu selesai. Akibatnya setahun setelah pemilu ketika kita bertanya kepada rakyat siapa wakil yangkamu pilih dalam pemilu yang lalu, saya pastikan mayoritas masyarakat mengatakan lupa. Bisa dimaklumi dalam konsep pesta,  pemilih sekedar undangan saja yakni hadir menikmati hiburan setelah itu semua dianggap selesai.

     

    Sayangnya perilaku yang sama berlangsung terus sampai saat ini. Dalam konteks politik bisa kita bayangkan jikalau seseorang terpilih menjadi pemimpin hanya karena “modal” bisa menyanyi dengan baik. Tugas politisi/pemimpin bukan menyanyi namun menjelaskan apa saja hal-hal besar yang akan dilakukan jikau dipercaya termasuk mengajak masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

     

    Hal lain yang juga menjadi perhatian kita bersama terkait keinginan untuk meningkatkan kualitas politik adalah pemahaman masyarakat tentang politik. Anggapan bahwa pemilu adalah pesta harus kita bersihkan dari pikiran masyarakat. Masa menjelang pemilu adalah masa penantian membuat keputusan besar untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu semua informasi perlu disiapkan termasuk pendidikan politik (voters educations) agar tidak membuat keputusan hanya karena sogokan (money politics, beras, benang, dll). Pilihlah pemimpin –baik legislatif maupun eksekutif- karena kualitas dan kematangan politiknya. Perlu juga pertimbangan kualitas pendidikannya. Pemimpin merupakan orang-orang yang punya otoritas membuat keputusan. Sulit berharap ada keputusan yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan kalau saja pemimpinnya tidak jelas latar belakang pendidikan.

     

    Di negara-negara modern dikenal dengan political tracking yaitu menyelidiki apa saja yang dilakukan oleh sang calon pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku seorang pemimpin. Yang bersangkutan perlu melakukan klarifikasi karena apabila tidak dianggap menyembunyikan perilaku masa lalu. Bila hal itu tidak dilakukan dan setelah berkuasa baru diketahui publik maka si pemimpin bisa dituduh melakukan kebohongan publik. Dan biasanya mereka memilih untuk mengundurkan diri dari kekuasaan. Sayangnya yang begitu belum lazim di Indonesia. *** (Bersambung)

     

     

    Penulis : Alumnus SMAN Ende Angkatan 1991, Anggota DPR RI


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.