• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 18 Januari 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Pendidikan Karakter Dalam Perpolitikan yang Bermartabat (Bagian Kedua)
    HONING SANNY | Senin, 28 September 2015 | 12:25 WIB            #OPINI

    Pendidikan
    Anggota DPR RI, Honing Sanny

     

    MELIHAT masih banyak kelemahan dan kekurangan termasuk dalam lembaga politik maka kita perlu mencari akal persoalan. Salah satu yang harus kita benahi sungguh-sungguh hari ini adalah terkait dengan pendidikan. Sebelum keterbukaan informasi seperti saat ini, sekolah menjadi satu-satunya tempat anak didik mendapatkan informasi, maka sekarang sekolah justru menjadi tempat untuk menguji falidasi informasi dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh lagi guru menjadi pemegang kebenaran tunggal. Tugas guru dan sekolah memberikan cannal mana yang benar dan pantas. Mana yang boleh dan tidak boleh dengan disertai argumentasi yang meyakinkan sehingga anak-anak mengerti sebelum mereka membuat keputusan. Begitu juga dengan pola pendekatan terhadap anak didik.

    Saya tidak sepakat apabila pendekatan pendidikan terhadap anak-anak didekati dengan cara kekerasan karena itu hanya akan mereproduksi kekerasan yang berulang kelak ketika mereka dewasa. Kadang kala saya mendengar romantisme bahwa kekerasan adalah metode yang paling efektif untuk mendidik anak-anak di NTT seperti yang terjadi tempo dulu. Saya justru beranggapan bahwa kekerasan adalah cara yang dipakai oleh mereka yang tidak efektif menggunakan nalar. Begitu juga yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dimana masih ada suami yang melakukan kekerasan terhadap istri bahkan dihadapan anak-anak.

     

    Lalu bagaimana menciptakan pendidikan yang berkarakter, tugas itu tidak hanya dibebankan di sekolah namun juga melibatkan orang tua dan lingkungan (pemerintah). Sistem pendidikan sekarang ini tidak akan efektif apabila orang tua tidak ikut mengambil bagian, begitu juga peran dari pemerintah. Orang tua harus intens membangun komunikasi dengan sekolah, begitu juga sekolah perlu secara rutin berkomunikasi dengan para orang tua.

     

    Sedari dini anak-anak harus diingatkan bahwa sekolah adalah fondasi masa depan. Sebagai Anggota DPR dalam banyak kesempatan ketika berbicara di lingkungan NTT sering saya katakan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang bisa melepaskan kita dari kemiskinan. Harus diakui bahwa propinsi kita relatif tertinggal bisa dibandingkan dengan propinsi yang lain di Indonesia.  Oleh karenanya setiap stake holder perlu lebih fokus dan konkrit menyelesaikan persoalan pendidikan di NTT.

    Untuk bisa membentuk karakter seseorang melalui pendidikan, maka sedari dini hal itu sudah harus ditanamkan dan dipraktekan secara terus menerus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang juga disebut faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) dimana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat dan individu untuk mempengaruhinya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu. Jadi usaha pengembangan atau pendidikan karakter seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa faktor lingkungan.

     

    Dengan kata lain pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode mengajar. Pembentukan karakter melalui rekayasa faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi:Keteladanan, Intervensi, Pembiasaan yang dilakukan secara Konsisten, Penguatan.

     

    Disamping nilai-nilai yang selama ini selalu dipraktekkan di semua lembaga pendidikan seperti takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun.Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab, religius.   

     

    Menjadi penting peran negara melalui aparatur pemerintah untuk secara terus menerus terlibat. Terkait keteladanan, kita butuh pemimpin yang meluangkan waktu dan melibatkan emosi mengurus pendidikan. Disamping regulasi nasional dalam bentuk UU, dalam banyak kesempatan saya selalu mengusulkan kepada pemerintah daerah – bupati dan DPRD- agar membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang bertujuan mengotrol pertumbuhan sekolah. Hal ini penting agar sekolah tidak dijadikan sebagai potensi bisnis tanpa mempertimbangkan kualitas dari anak didik yang dihasilkan.

     

    Pemerintah bersama DPRD perlu membuat Perda yang isinya antara lain: pertama, untuk menjamin terjaganya kualitas pendidikan dan keseriusan anak didik dalam proses belajar mengajar maka bagi anak-anak yang gagal atau tidak naik kelas yang akan pindah ke sekolah yang baru harus tetap berada di level kelas yang sama. Pengalaman selama ini banyak sekali anak-anak yang tidak naik kelas di sekolah tertentu namun di sekolah yang baru dengan status naik kelas. Kalau hal seperti itu terus dibiarkan maka kita hanya akan menghasilkan generasi yang pragmatis dan tidak berkarakter. Kedua, bagi anak didik yang secara berturut-turut selama dua tahun tidak naik kelas atau tidak lulus harus dikeluarkan dari sekolah. Memang gagasan ini menjadi polemik namun dengan jalan pikiran bahwa pendidikan adalah proses interaksi dari sekolah, orang tua dan masyarakat (pemerintah) maka kecil kemungkinan ada anak didik yang menerima keadaan seperti ini. Gagasan ini murni keinginan agar semua pihak terlibat dalam proses pendidikan.

                               ***

    Bangsa yang besar adalah bangsa yang berkarakter. Bung Karno selalu menggelorakan national and character building. Kita harus memiliki karakter sebagai bangsa. Sayangnya dalam politik hampir kita tidak temukan karakter sama sekali. Ideologi yang seharusnya menjadi pandu atau kompas bagi partai politik justru tidak tampak sama sekali bila kita perhatikan cara partai politik dalam membuat keputusan. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa partai politik sekarang tanpa ideologi.

     

    Sebagai pelaku politik saya bisa pahami kegalauan publik, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perpolitikan hari ini. Menghadapi pemilukada langsung yang berlangsung di 265 tempat secara serentak di Indonesia dalam memilih gubernur, bupati dan walikota partai politik lebih banyak membuat keputusan yang ambigu. Pertimbangan dalam memberikan dukungan murni dilihat dari tingkat elektabilitas yang calon. Tidaklah heran, dukungan untuk gubernur akan berbeda koalisi dengan dukungan untuk bupati atau walikota dalam satu propinsi. Lalu apa yang akan partai politik katakan ketika ada pertanyaan kritis kok di propinsi bersama-sama tapi di kabupaten/kota saling berhadapan.

     

    Bagaimana dengan situasi politik NTT? Hal yang sama juga akan terjadi. Coba kita perhatikan di delapan kabupaten yang akan melakukan pemilukada, koalisi partai politik disetiap kabupaten berbeda-beda. Waktu pemilihan yang bersamaan maka sulit membayangkan apa yang akan dijanjikan partai politik kepada rakyat. Menghadapi kenyataan ini partai politik benar-benar hanya sebagai kendaraan sesaat untuk memenuhi administrasi pemilu semata.

     

    Terkait dengan permintaan tentang perpolitikan yang berkarakter. Saya memang sengaja menempatkan materi ini di bagian paling akhir dari makalah ini karena saya ini agar tidak terjebak pada subjetivitas sebagai pelaku. Secara harafiah martabat itu identik dengan harga diri. Secara psikososial, harga diri adalah apa yang kamu tampilkan dalam interaksi sosialmu. Sehingga para pakar kepribadian justru beranggapan bahwa hargamu adalah apa yang bisa kamu berikan dalam ruang sosial.

     

    Dalam politik juga demikian. Sudah digambarkan dari awal bahwa politik selalu menyasar dua kekuasaan formal yakni eksekutif atau legislatif. Untuk bisa sampai ke sana selalu diawali dengan kompetisi, pertarungan, perebutan kekuasaan melalui mekanisme yang sudah diatur oleh negara yakni pemilu. Diharapkan masing-masing kontestan mengikuti aturan yang sudah disiapkan agar semuanya berlangsung dengan fair. Biasanya semua sepakat dengan semboyan siap kalah siap menang. Sayangnya dalam praktek justru selalu saja ada pihak yang tidak terima kalau kalah. Yang terjadi kemudian protes kemana-mana bahkan di beberapa daerah justru mengakibatkan konflik sosial yang akhirnya merugikan masyakarat sendiri.

     

    Hal lain yang juga perlu kita soroti tentang relasi para kompetitor. Kita perlu memandang bahwa kompetisi politik itu ibarat games jadi ketika sudah selesai, maka tidak perlu lagi saling tegang apalagi sampai terputus silaturahim sosial. Bagi yang kalah itu refleksi bahwa kamu belum mendapatkan kepercayaan sekaligus menjadi evaluasi apa saja yang harus diperbaiki apabila ingin kembali mengambil bagian pada pemilu yang akan datang.  Begitu juga bagi sedang berkuasa (incumbent) namun tergusur, menandakan selama berkuasa berjarak dengan rakyat sehingga rakyat menarik dukungan yang diberikan pada lima tahun yang lalu.

     

    Di negara yang politiknya dan demokrasinya sudah maju biasanya mereka yang tergusur tidak lagi mengambil bagian dalam pemilu. Akan tetapi di Indonesia, banyak bekas gubernur, bupati, walikota yang sudah kalah kembali ingin berkompetisi. Mudah-mudahan di NTT yang seperti itu tidak ada sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi yang lebih muda.

     

    Kita perlu juga meniru para politisi dari negara-negara maju dimana para pemimpinnya menerima kekalahan secara bermartabat karena itulah adab politik yang baik. Dalam pemilihan presiden di USA biasanya beberapa jam setelah pemilu dilakukan dan sudah diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang maka pihak yang kalah akan melakukan seremoni di hadapan pendukungnya dengan melakukan acceptance speech yaitu pidato penerimaan kekalahan dan memberikan ucapan selamat kepada kandindat yang menang. Meski tidak lazim sebelum itu, calon yang kalah menelpon langsung kandindat yang menang. Beberapa saat kemudian calon yang menang di tempat yang berbeda di hadapan pendukungnya melakukanvictory speech atau pidato kemenangan, memuji sikap elegan dari lawan yang kalah, mengajak sang lawan dan pendukungnya untuk bersama-sama bekerja demi kejayaan Amerika. Sayangnya belum banyak yang melakukan itu di Indonesia.

     

    Pemimpin yang bermartabat adalah yang dekat dengan rakyatnya. Sayangnya konsep itu disalahartikan seolah-olah akan menggerus kewibawaan. Terkadang banyak sekali pemimpin yang berubah perilakunya (social behavior), terutama dalam berrelasi dengan rakyatnya alasan menjaga wibawa. Padahal kewibawaan muncul atas respon eksternal (respon masyarakat) terhadap seseorang. Banyak pemimpin yang bersahaya namun memiliki kewibawaan yang begitu luar biasa sehingga sangat disegani. Ada cerita menarik ketika Mahatma Gandhi diundang oleh Kerajaan Inggris untuk membahas tentang masa depan India. Semua fasilitas disiapkan layaknya penyambutan kepala negara. Namun yang kerajaan Inggris dapatkan justru sikap rendah hati Gandhi yang memilih tinggal di daerah pinggiran kota dengan alasan dia ingin merasakan seperti kesehariannya di India. Sikap yang justru membuat mayaoritas warga Inggris memberikan dukungan kepada Gandhi untuk memerdekakan India. 

     

    Oleh sebab itu kepada para pemimpin sebaiknya be yourself. Tidak perlu merubah apapun dan sejauh mungkin menjadi bagian dari masyarakat. Saat ini pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin adalah partisipatif. Rakyat diajak terlibat. Kekuasaan itu sementara. Lalukan saja yang terbaik untuk masyarakat tanpa perlu memikirkan tentang dirimu. Nanti pada saatnya rakyat akan memberikan upah yang setimpal buat pemimpinnya tanpa perlu sang pemimpin harus meminta-minta. Pemimpin harus punya cita-cita meninggalkan sesuatu yang baik (legacy) untuk dikenang.*** (Habis)

     

    Penulis : Alumnus SMAN Ende Angkatan 1991, Anggota DPR RI

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.