• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 15 Agustus 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Honing Dipecat Karena Surat Bawaslu NTT
    RIZKY ALBERTO | Senin, 28 September 2015 | 21:31 WIB            #NASIONAL

    Honing
    Anggota DPR RI, Honing Sanny

     

    Jakarta, Flobamora.net - Bertempat di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang perdana kasus pengaduan yang dilakukan Honing Sanny terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prvpinsi NTT terkait surat tanggapan terhadap laporan DPD PDIP NTT yang menuduh Sanny melakukan kecurangan.

     

    Dalam sidang yang dipimpin  Ketua DKPP Jimly Assidiqie serta dihadiri lengkap oleh empat anggota DKPP lainnya menghadirikan Ketua Bawasu NTT Nelce R.P Ringu selaku Teradu I dan Mikael Weka selaku Teradu II.

     

    Dalam sidang ini, selaku Pimpinan Sidang, Jimly memberikan kesempatan kepada Honing Sanny untuk memberikan penjelasan tentang alasan melakukan  gugatan. 

     

    Honing dalam penjelasannya membenerkan, surat tanggapan Bawaslu NTT No 210/Bawaslu-Prop/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 menjadi satu-satunya dasar bagi Andreas Hugo Pareira, caleg nomor urut satu yang juga salah satu Ketua DPP PDIP  melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan dirinya dalam pemilu lalu kepada DPP PDIP.

     

    Juga disampaikan, atas dasar surat Bawaslu NTT, DPP PDIP kemudian menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Honing Sanny dari keanggotaan PDIP setelah dirinya menolak bujukan untuk mundur saja dan memberikan kursi DPR RI kepada Andreas Hugo Pareira.

     

    Bahkan PDIP telah lebih dahulu menyurati Pimpinan DPR RI untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) namun proses itu belum bisa dilaksanakan karena dia masih melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan atas pemecatan di PN Jakarta Selatan.

     

    Honing melalui pengacaranya, Petrus Bala Pationa dkk menjelaskan alasan menggugat di DKPP karena Ketua Bawaslu NTT dianggap melampaui kewenangannya (ultra petitum) dalam membalas surat kepada DPD PDIP NTT.

     

    Dalam surat balasannya terdiri dari tiga point yaitu: menyatakan bahwa laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan kecurangan. Namun pada poin kedua dan ketiga justru memberi kesan Ketua Bawaslu membenarkan laporan PDIP NTT karena merekomendasikan untuk menyelesaikan secara internal. Padahal Bawaslu dalam lingkup kerjanya tidak bermitra dengan partai politik. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar Honing Sanny dipecat dari partai.

     

    Dalam sidang ini, Gasim M Nur Anggota KPU NTT yang juga hadir sebagai pihak terkait dalam penjelasannya di depan sidang menyatakan,tidak terjadi kecurangan seperti yang dilaporkan PDIP dan juga seperti direkomendasikan banwaslu NTT.

     

    “Selaku penyelenggara pemilu KPU NTT dalam pleno di semua tingkatan semua saksi PDIP tidak pernah melayangkan protes atau memberikan catatan bahwa ada kecurangan yang dilakukan Honing Sanny,” katanya.

     

    Demikian juga dengan Ketua Bawaslu NTT, ketika diminta memberikan tanggapan atas aduan mengatakan bahwa dirinya  ketika membuat keputusan ini dalam keadaan kecapaian karena padatnya agenda kerja Bawaslu NTT waktu itu. 

     

    Terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan, Nelce juga mengakui  tidak ada laporan yang diterima dari saksi-saksi. Bahkan dalam pleno di tingkat provinsi, saksi dari PDIP juga tidak memberikan protes. 

     

    Setelah mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, Jimly berkesimpulan, karena surat yang dikeluarkan serta ditandatangani Ketua Bawaslu NTT, Honing Sanny menjadi korban dipecat dari PDIP.

     

    Lebih lanjut Jimly menawarkan, apakah perlu sidang lagi. Kedua belah pihak merasa cukup namun masing-masing perlu kembali melengkapi dokumen sebagai bahan tambahan.

     

    Sidang Majelis DKPP memberikan waktu paling lama satu minggu untuk itu dan setelah itu dalam beberapa hari akan kembali menggelar sidang untuk membacakan keputusan.

     

    Ketika dimintai pendapatnya, Honing Sanny memilih untuk menyerahkan kepada proses hukum yg sedang berjalan DKPP. "Secara prinsip saya mengapresiasi DKPP karena menyidangkan laporan saya ini. Ini pembelajaran yang baik bagi siapapun bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Saya sedang memperjuangkan ketidakadilan yang sedang menimpa saya agar ke depan tidak perlu ada lagi yang bernasib seperti saya", jelas Honing sebelum meninggalkan lokasi.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.